Evaluasi Program Sosial 100 Hari Pemerintahan SBY


KRITIK

Seratus hari pertama pemerintahan SBY-Boediono diwarnai dengan gonjang-ganjing politik dan hukum dibandingkan dengan gebrakan kinerja apalagi pada program pembangunan sosial

Persoalan seperti kasus dua unsur pimpinan KPK hingga perseteruan Cicak vs Buaya dan kasus Bank Century lebih lekat di benak masyarakat daripada apa yang diingat tentang kerja pemerintah. Pengamat politik Universitas Gadjah Mada, Ari Sudjito, memandang, salah satu hal yang menyebabkan berbagai persoalan meluas adalah tipikal reaksioner SBY terhadap “pancingan” lawan politiknya.

“Ada beberapa titik lemah yang saya lihat dalam 100 hari pertama ini. Salah satunya, adanya distrust yang muncul karena mudahnya SBY merespons berbagai hal. Dia gampang tergoda untuk menjadi reaksioner terhadap manuver lawan politiknya. Terkadang, yang ditanggapi adalah isu-isu yang tidak penting,” kata Ari kepada Kompas.com, Rabu (27/1/2010) malam.

Sementara itu menurut INFID sebagaimana dikutip okezone.com menyatakan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dinilai telah gagal menjamin kesejahteraan bagi rakyat di 100 hari pemerintahannya. Konsentrasi kebijakan SBY belum fokus pada sektor riil dan sosial yang menyentuh langsung kepentingan rakyat.

“Kebijakan Kabinet Indonesia Bersatu II akan tetap berorientasi pada peningkatan kinerja makro ekonomi berbasis finansial dan bukan pada sektor riil yang sosial yang mengentuh kepentingan masyarakat secara langsung,” demikian diungkapkan Internasional NGO Forum for Indonesian Development (INFID) dalam pernyataannya yang diterima okezone, Rabu (27/1/2010).

Ditambahkan, program-program sosial seperti kesehatan, air bersih, dan sanitasi, pendidikan dan pengentasan kemisikinan dijadikan sebagai program pinggiran. Dengan demikian program seperti Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM), Program Keluarga Harapan (PKH), dan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) akan terus dilanjutkan, namun dengan mengandalkan utang luar negeri. INFID juga menilai, ditetapkannya perdagangan bebas dengan China (AC-FTA) akan melibas produk-produk lokal dan membangkrutkan industri nasional. Kondisi ini tentu akan semakin memperparah kesejahteraan rakyat.

Menurut INFID, program 100 hari KIB II seharusnya bercermin pada realitas kebutuhan konkret masyarakat. Presiden SBY jugaseharusnya bercermin pada kenyataan bahwa Indonesia bertahan dari krisis karena sektor ekonomi rakyat. INFID juga menganggap program 100 hari KIB II tak lebih dari kesan “kejar setoran” dari KIB I. Sebut saja soal buruh migran, pembanguna nsarana air minum di kasawan masyarakat berpenghasilan rendah, penyelesaian akses telepon di 32 provinsi, internet bagi pendidikan, dan lainnya.

Program 100 hari ini mengabaikan kualitas hidup manusia. Dalam laporan UNDP 2009, Indonesia berada di peringkat 111, bahkan lebih buruk ketimbang Sri Lanka dan Palestina. Di saat yang bersamaan pemerintah telah membairkan melonjaknya harga bahan pokok, padahal hampir 50 persen penduduk berpenghasilan di bawah USD2. Belum lagi maraknya kasus kekerasan terhadap anak-anak serta penggusuran terhadp masyarakat miskin kota.

Secara umum, INFID mencatat ada empat kegagalan pemerintahan Presiden SBY-Boediono, yaitu pertama, gagal mewujudkan kedaulatan dalam bidang ekonomi yang berimbas pada kedaulatan politik. Kedua, gagal mengimplementasikan instrument-instrumen pokok HAM di Indonesia. Ketiga, gagal memberikan jaminan rasa aman dan perlindungan bagi masyarakat, terutama anak-anak dan perempuan. Terakhir, Gagal membangun fundamental ekonomi yang berorientasi pada kesejahteraan rakyat.

Sementara itu Migrant Care Menilai sebagaiman diungkap detik.com “100 Hari kinerja Kabinet Indonesia Bersatu jilid kedua ditutup dengan kematian 7 orang buruh migran Indonesia dalam waktu satu hari di berbagai negara (tanggal 27 Januari),” kata Direktur Eksekutif Migrant Care, Anis Hidayah, dalam rilis yang diterima detikcom, Kamis (28/1/2010).

Anis menjelaskan, kematian mereka menggenapi angka kematian buruh migran Indonesia sepanjang 100 hari kinerja KIB II (20 Oktober hingga 27 Januari 2010) yang mencapai 171 orang. Hal tersebut memberikan gambaran bahwa nasib buruh kian hari semakin memprihatinkan.”Fakta ini menjadi gambaran nyata bahwa sektor perlindungan buruh migran belum menjadi agenda prioritas dalam program kerja 100 hari KIB II,” terangnya.

Menurut Anis, buruh migran sepertinya tidak bisa berharap banyak dari pemerintahan SBY-Boediono. “Jajak pendapat Migrant Care di Malaysia, Singapura, dan Hongkong yang melibatkan 2.323 responden dari buruh migran menunjukkan bahwa 68 persen buruh migran tidak percaya pemerintahan SBY jilid II akan mampu memperbaiki nasib mereka,” tandasnya.

Hal berbeda diungkapkan Menko Kesra yang dinilai berhasil memulangkan 240 TKI bermasalah dari Kuwait dan Riyadh ke tanah air. Sementara menurut Kementerian Luar Negeri, sejak 25 Oktober 2009 hingga 12 Januari 2010, jumlah TKI bermasalah yang sudah dipulangkan dari sejumlah negara Timur Tengah sebanyak 1.423 orang. Jadi target program 100 hari untuk memulangkan sekitar 1.350 TKI bermasalah sudah tercapai, bahkan melebihi target. Karena hingga kini sudah hampir 3.000 orang berhasil kembali pulang dari luar negeri.

Bidang Kesra tidak hanya berhasil memulangkan TKI bermasalah sampai ke Jakarta, namun mengantarkan mereka sampai ke daerah asal masing-masing bekerjasama dengan BNP2TKI. Agung mengatakan, pemerintah berusaha mengatasi masalah itu dengan memperbaiki sistem perekrutan dan perlindungan TKI yang bekerja di luar negeri. “Sebab masalah utamanya muncul karena ada yang tidak beres di daerah asal seperti pemalsuan identitas dan yang lainnya,” katanya.
Sementara itu , SBY menyatakan bahwa jika ada yang mengatakan bahwa program 100 hari ini gagal, pada saatnya nanti pemerintah akan menjelaskan pencapaian dalam 100 hari itu. SBY mempersilakan rakyat mengecek karena dalam program 100 hari ada 15 prioritas dan 129 rencana aksi. “Sekarang kami sedang menjalankan aksi itu,” tegas SBY. “Kemarin di Cirebon infrastruktur jalan tol, sekarang energi. Apa yang kami lakukan merupakan bagian dari program 100 hari,” kata SBY.

Presiden menegaskan bukan hanya proyek infrastruktur jalan tol dan pembangkit listrik yang dipercepat penyelesaiannya dalam 100 Hari ini. Tapi juga prasarana lain yang tidak kalah penting bagi rakyat seperti penanggulangan banjir dan irigasi lain.

“Ada 3.337 bendungan, embung, dam dan situ di seluruh Indonesia sudah kita data, yang baik kita jaga dan yang rusak kita perbaiki,” imbuhnya.

Prasarana bidang kesehatan juga tidak luput dari program 100 Hari. Di antaranya revitalisasi Posyandu, Puskesmas serta perluasan cakupan Jamkesmas kepada narapidana, para penghuni panti sosial dan warga yang baru tertimpa musibah bencana alam.

Khusus untuk bencana alam, juga sudah dibentuk gugus tugas khusus yang siaga selama 24 jam. Gugus tugas yang berpangkalan di Jakarta dan Malang itu siap setiap saat diberangkatkan ke berbagai lokasi bencana alam di seluruh Indonesia.

Sementara di bidang hukum, dibentuk Satgas Pemberantasan Mafia Hukum yang bertugas membersihkan jajaran hukum dari mafia dan membentuk sistem lebih baik. Sementara untuk birokrasi, sejumlah langkah aksi telah dilaksanakan untuk mempercepat pelayanan administrasi bagi rakyat.

“Kalau masih ada birokrasi yang mempersulit dan berlama-lama, kirim SMS ke 9949. Biar kita selesaikan secara ‘adat’,” tegas SBY.

CAPAIAN MENKOKESRA

Mengenai program utama kementeriannya, Agung Laksono menetapkan 11 prioritas pembangunan nasional dalam kurun lima tahun ke depan.

“Di antaranya ialah upaya pembangunan kesejahteraan rakyat, penanggulangan kemiskinan, pendidikan, kesehatan, lingkungan hidup, pengelolaan bencana, serta kebudayaan, kreativitas, dan inovasi teknologi,” katanya.

Di bidang penanggulangan kemiskinan, katanya, pemerintah sepakat menurunkan angka kemiskinan dari 14,1% pada 2009 menjadi 8-10% tahun 2014. Program penanggulangan kemiskinan ini dilaksanakan melalui tiga kluster, masing-masing (1) Program bantuan terpadu berbasis keluarga, (2) Program pemberdayaan masyarakat, dan (3) Program pemberdayaan usaha mikro dan kecil.

BENCANA ALAM

Agung juga mengatakan, penanganan pasca bencana gempa Sumatera menjadi salah satu prioritas program kerja 100 hari Kementriannya. Ia mengakui, akibat musibah gempa Sumatera menimbulkan banyak masalah baru di antaranya semakin bertambahnya angka kemiskinan dan pengangguran.

Dikatakan, akibat gempa banyak para kepala keluarga yang meninggal, istri dan anak anak mereka menjadi terlantar begitu juga dengan banyaknya fasilitas perkantoran yang rusak berdampak pada bertambahnya angka pengangguran.

“Oleh karena itu pemerintah dalam waktu dua bulan segera akan melakukan rehabilitasi dan rekonstruksi terhadap daerah daerah di Sumatera Barat yang hancur akibat bencana gempa 7,9 skala richter tersebut,” katanya kepada Pos Kota, kemarin.

Sedangkan anggarannya, menurut Agung Laksono, diharapkan bisa diperoleh dari APBN, APBD dan bantuan-bantuan baik dari dalam maupun luar negeri.

SRC-PB

Berkaitan bencana alam yang sering melanda berbagai wilayah Indonesia, Menko Kesra atas instruksi Presiden SBY membentuk Satuan Reaksi Cepat Penanggulangan Bencana (SRC-PB) melalui Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) awal Desember 2009.

SRC-PB beranggotakan ribuan petugas berbagai instansi. Saat peresmiannya 7 Desember 2009 lalu dihadiri oleh 1.162 personil dari TNI, Polri, Badan SAR Nasional, PMI ,BNPB, Kemenkes, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, dan Kementerian Sosial. Sebanyak 75 personil di antaranya disiagakan di basis operasi sebagai anggota dari Tim Kaji Cepat dan diberangkatkan pada kesempatan pertama jika bencana terjadi.

Pembentukan tim SRC-PB dilatarbelakangi oleh arahan Presiden RI, Susilo Bambang Yudhoyono dalam Sidang Kabinet Indonesia Bersatu pada 5 November 2009 yang lalu, bahwa pemerintah RI harus segera membentuk stand by force atau Satuan Reaksi Cepat Penanggulangan Bencana (SRC-PB).

Terkait tugas tim SRC-PB, Menko Kesra Agung Laksono menjelaskan “SRC-PB bertugas mengkaji secara cepat dan tepat dampak bencana dan kebutuhan, rekomendasi penetapan status keadaan darurat bencana, pencarian, penyelamatan dan evakuasi, pemenuhan kebutuhan dasar, perlindungan terhadap kelompok rentan, serta pemulihan fungsi sarana dan prasarana vital.”

RASKIN

Agung Laksono juga sukses mengkoordinir Program Raskin 2009 dan 2010. Untuk Program Raskin 2010 ditujukan bagi delapan provinsi yakni Jawa Barat, DKI Jakarta, Banten, Lampung, Kalimantan Selatan, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah dan Kalimantan Timur.

“Perum Bulog bertugas melakukan penyaluran Raskin hingga titik distribusi, sasarannya keluarga sangat miskin, miskin dan hampir miskin berdasarkan data BPS,” katanya.

Pemerintah daerah melaksanakan pengelolaan dan pengawasan penyaluran, pengangkutan raskin dari titik distribusi. Penyaluran ke titik penerima manfaat dilakukan oleh Tim Koordinasi Raskin Provinsi dan Kabupaten/ Kota.

Program Raskin 2010, telah mendapat persetujuan DPR dengan alokasi 156 Kg/Rumah Tangga Sasaran (RTS) per tahun atau setara dengan 13 kilogram / bulan per RTS dengan alokasi penyaluran 12 bulan.

Menko Kesra mengusulkan adanya penambahan pagu Raskin melalui APBN Perubahan 2010 sehingga Raskin tetap 15 Kilogram per bulan per RTS selama 12 bulan seperti penyaluran 2009.

Sementara itu jumlah penerima manfaat Raskin 2010 mengalami penurunan dari 19 juta RTS pada 2009 menjadi 17.5 juta RTS pada periode penyaluran 2010. Dari 17,5 juta RTS sebanyak 9,8 juta atau 56 persen berada di enam provinsi di Pulau Jawa.

“Setiap bulan keenam wilayah itu akan mendapat penyaluran Raskin paling tidak 130 ribu ton. Raskin tak hanya membantu ketahanan pangan pada keluarga tapi juga berpengaruh positif terhadap stabilisasi harga beras di pasar,” kata Agung.

Ia menyebutkan, jumlah subsidi Raskin 2010 sebesar Rp11,4 triliun. Jumlah tersebut menurun dari subsidi Raskin 2009 sebesar Rp12,9 triliun. Meski demikian, subsidi Raskin 2010 ini kemungkinan naik menjadi Rp13,1 triliun bila APBNP mendapat persetujuan DPR.

AIDS

Dalam bidang penanggulangan HIV/AIDS, Menko Kesra Agung Laksono selaku Ketua Komisi Penanggulangan AIDS Nasional menaruh perhatian besar.

Ia mengatakan Indonesia merupakan salah satu negara dengan perkembangan epidemi AIDS paling cepat di Asia. Namun saat ini pendanaan penanggulangan AIDS masih mengandalkan bantuan pendanaan luar negeri.

Agung kemudian meminta penambahan anggaran untuk penanggulangan AIDS melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) kepada Wapres Boediono.

“Kami mohon dukungan Bapak Wakil Presiden, termasuk mendorong peningkatan alokasi dana APBN dan APBD. Ini untuk percepatan upaya penanggulangan AIDS yang lebih efektif dan berkelanjutan,” kata Agung 15 Desember 2009 lalu.

Penanggulangan AIDS, menurut Agung, juga terkait dengan upaya penanggulangan kemiskinan dan kelaparan, pencapaian pendidikan dasar untuk semua, serta adanya kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan. “Menekan epidemi HIV tidak terlepas dari tujuan Millenium Development Goals yang lain itu,” ucap politisi asal Partai Golkar ini.

Berdasarkan data Kementerian Kesehatan RI hingga akhir September 2009, secara akumulatif tercatat 46.702 orang yang hidup dengan HIV dan AIDS. Kelompok umur 20 – 29 tahun menduduki peringkat terbesar sebanyak 49,57 persen, sedangkan kelompok umur 30 – 39 persen sebanyak 29,84 persen, dan kelompok umur 40 – 49 tahun sebanyak 8,71 persen.

Sedangkan cara penularan kasus AIDS tercatat 49,7 persen melalui hubungan seks heteroseksual, 40,7 persen melalui penggunaan narkotika melalui jarum suntik, dan hubungan homoseksual 3,4 persen.

ADAM MALIK

Besarnya perhatian Agung Laksono terhadap penanggulangan penyakit mematikan ini ditunjukkan dengan membezuk balita penderita HIV, Adam Malik. Bahkan Menko Kesra menitikkan air mata melihat Adam Malik, 5, terbaring tak berdaya di Ruang Perawatan Anak lantai empat Rumah Sakit (RS) Koja, Jakarta Utara, Selasa (19/1) malam lalu.

“Sungguh kasihan. Ayah dan ibunya sudah meninggal karena keganasan penyakit AIDS. Kini Adam Malik sendiri yang baru berusia lima tahun harus bertarung melawan penyakit yang belum ada obatnya ini,” ucap mantan Ketua DPR yang datang bersama rombongan kantor Menko Kesra.

Kepada para medis di RS Koja termasuk dokter jaga, dr. Nila, Agung mengatakan bahwa seluruh biaya perawatan Adam Malik akan ditanggung pemerintah. “Tolong sampaikan kepada manajemen rumah sakit, berapapun lama dan besarnya biaya perawatan, pemerintah yang menanggung,” ujarnya.

Menteri juga berpesan kepada tim medis RS Koja agar merawat Adam Malik seoptimal mungkin. Ia meminta balita malang itu tidak dibeda-bedakan dengan pasien lain, apalagi kedua orangtuanya sudah tiada. Sayangnya, balita malang itu kini telah tiada. Karena Sabtu (23/1) pagi ia meninggal dunia.

Menyinggung penanggulangan HIV/AIDS, pemerintah mengalokasikan dana Rp10 triliun untuk lima tahun ke depan. “Dari jumlah tersebut hanya 30 persen yang benar-benar dianggarkan dari APBN. Sisanya 70 persen diperoleh dari bantuan luar negeri,” kata Agung Laksono.

Namun, katanya, secara bertahap nantinya diharapkan pendanaan untuk HIV/AIDS ini komposisinya akan terbalik, lebih banyak dianggarkan oleh pemerintah dan sedikit dari bantuan luar negeri.

“Untuk mencapai hal tersebut, perlu kesadaran dari masyarakat untuk membantu mencegah timbulnya HIV/AIDS dalam keluarga dan lingkungan terdekat. Juga perlu ditingkatkan penyuluhan kesehatan, dan lainnya,” katanya.

CAPAIAN MENSOS

Menteri Sosial Salim Segaf Al Jufri mengatakan, empat aspek program yang jadi penekanan penuntasannya dalam program kerja 100 hari Kementerian Sosial, berhasil dicapai dengan baik guna meningkatkan kesejahteraan rakyat. Dengan penanganan masalah secara holistik, penyelenggaraan kesejahteraan sosial diilakukan secara terarah, terpadu, dan berkelanjutan untuk memenuhi kebutuhan dasar setiap warga negara, yang meliputi rehabilitasi sosial, jaminan sosial, dan perlindungan social.

Hal itu diungkapkan Menteri Sosial Salim Segaf Al Jufri dalam ekspose pencapaian program 100 hari di kementerian sosial (http://www.pro3rri.com). Mensos menjelaskan, untuk memperkuat dasar pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) sebagai bentuk peningkatan aksesibilitas Rumah Tangga Sangat Miskin (RTSM) terhadap pelayanan sosial dasar, kesehatan, dan pendidikan, Kementerian Sosial sudah menyalurkan bantuan kepada 816.000 RTSM. Bantuan yang diberikan berkisar mulai dari Rp 600.000 per keluarga per bulan sampai Rp 2,2 juta per keluarga per bulan.

Lebih jauh Salim segaf Al Jufri mengatakan, Prioritas pemulangan pekerja migran bermasalah di Malaysia dan di Timur tengah, juga berhasil diselesaikan, yakni sebanyak 31.510 buruh migran dari Malaysia dan sekitar 400 orang buruh dari Timur Tengah. Pekerja migran bermasalah ini ditampung di Bambu Apus, Jakarta Timur Menurutnya, memberikan bantuan kepada Lanjut Usia Terlantar melalui Jaminan Sosial Lanjut Usia Terlantar kepada 10.000 orang dengan bantuan sebesar Rp 300.000/orang/bulan, juga sudah mencapai sasaran.

Kementerian Sosial juga memberikan bantuan sosial kepada 17.000 penyandang cacat berat sebesar Rp 300.000/orang/bulan. Selain itu, Program untuk pengentasan kemiskinan yang juga digalakkan Kementerian Sosial adalah telah disalurkannya Bantuan Langsung Pemberdayaan Sosial (PLPS) kepada 3.907 Kelompok Usaha Bersama (Kube) di 80 kabupaten/kota di 32 provinsi. Bantuan yang diberikan Rp 20 juta sampai Rp 30 juta per kelompok, yang masing-masing kelompok terdiri dari 10 keluarga. Demikian juga dengan Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni juga berjalan baik.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s