Nasib Tenaga Honorer Tidak Jelas

Banjarmasin (ANTARA News) – Nasib sekitar 10 ribu honorer di Kalimantan Selatan (Kalsel) yang belum masuk database hingga kini tidak jelas apakah mereka bakal diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS) atau tidak.

Pernyataan tersebut disampaikan Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kalsel Thamrin di Banjarmasin, Rabu selesai acara penyerahan surat keputusan (SK) CPNS dan PNS jalur umum maupun honorer di Maghligai Pancasila.

“Penyerahan SK kali ini merupakan penyerahan SK angkatan terakhir bagi sekitar 15 ribu honorer se Kalsel, yang masuk database sejak 2006 lalu,” katanya.

Sedangkan untuk sekitar 10 ribu honorer yang belum masuk database, kata dia, hingga kini belum ada informasi lebih lanjut apakah mereka akan diangkat atau tidak.

Menurut Thamrin, berdasarkan petunjuk dari Menteri Pembardayaan Aparatur Negara (MenPAN) sebelumnya, Taufiq Effendi, pengangkatan honorer yang belum masuk database akan diupayakan pada 2010 atau setelah seluruh honorer yang masuk database selesai diangkat.

“Tapi sekarang kan MenPANnya sudah ganti, bagaimana kebijakannya hingga kini belum ada petunjuk,” katanya.

Pada kesempatan tersebut, sebanyak 529 CPNS yang berkumpul di Maghligai Pancasila mendapatkan SK pengangkatan untuk menjadi PNS di lingkungan Pemprov Kalsel.

Dari jumlah tersebut, 241 orang merupakan PNS yang berasal dari jalur umum dan 288 orang dari honorer.

Dengan diserahkannya SK terhadap 288 honorer tersebut, maka seluruh honorer yang masuk database di Kalsel sudah tuntas atau selesai.

“Seluruh honorer yang masuk database telah kita angkat semua,” kata Thamrin.

Thamrin menambahkan, penyerahan SK PNS Pemprov Kalsel tersebut selanjutnya juga akan diikuti oleh Kabupaten dan Kota yang mendapatkan formasi pengangkatan PNS baik melalui jalur umum maupun honorer.

“Penyerahan SK honorer angkatan terakhir ini merupakan yang pertama di Kalsel, selanjutnya akan diikuti oleh kabupaten dan kota,” katanya.

Menurut dia, dari jumlah honorer yang masuk database sebanyak 65 orang tidak bisa diangkat, dengan alasan, 45 orang mundur dari status honorer.

Selanjutnya, 13 orang tidak dapat memenuhi syarat antara lain tidak mampu menunjukkan ijazah asli maupun surat pengangkatan menjadi honorer dan tujuh orang meninggal dunia.

Khusus tenaga honorer Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan yang masuk dalam database BKN seluruhnya berjumlah 1.473 orang.

Evaluasi Program Sosial 100 Hari Pemerintahan SBY

KRITIK

Seratus hari pertama pemerintahan SBY-Boediono diwarnai dengan gonjang-ganjing politik dan hukum dibandingkan dengan gebrakan kinerja apalagi pada program pembangunan sosial

Persoalan seperti kasus dua unsur pimpinan KPK hingga perseteruan Cicak vs Buaya dan kasus Bank Century lebih lekat di benak masyarakat daripada apa yang diingat tentang kerja pemerintah. Pengamat politik Universitas Gadjah Mada, Ari Sudjito, memandang, salah satu hal yang menyebabkan berbagai persoalan meluas adalah tipikal reaksioner SBY terhadap “pancingan” lawan politiknya.

“Ada beberapa titik lemah yang saya lihat dalam 100 hari pertama ini. Salah satunya, adanya distrust yang muncul karena mudahnya SBY merespons berbagai hal. Dia gampang tergoda untuk menjadi reaksioner terhadap manuver lawan politiknya. Terkadang, yang ditanggapi adalah isu-isu yang tidak penting,” kata Ari kepada Kompas.com, Rabu (27/1/2010) malam.

Sementara itu menurut INFID sebagaimana dikutip okezone.com menyatakan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dinilai telah gagal menjamin kesejahteraan bagi rakyat di 100 hari pemerintahannya. Konsentrasi kebijakan SBY belum fokus pada sektor riil dan sosial yang menyentuh langsung kepentingan rakyat.

“Kebijakan Kabinet Indonesia Bersatu II akan tetap berorientasi pada peningkatan kinerja makro ekonomi berbasis finansial dan bukan pada sektor riil yang sosial yang mengentuh kepentingan masyarakat secara langsung,” demikian diungkapkan Internasional NGO Forum for Indonesian Development (INFID) dalam pernyataannya yang diterima okezone, Rabu (27/1/2010).

Ditambahkan, program-program sosial seperti kesehatan, air bersih, dan sanitasi, pendidikan dan pengentasan kemisikinan dijadikan sebagai program pinggiran. Dengan demikian program seperti Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM), Program Keluarga Harapan (PKH), dan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) akan terus dilanjutkan, namun dengan mengandalkan utang luar negeri. INFID juga menilai, ditetapkannya perdagangan bebas dengan China (AC-FTA) akan melibas produk-produk lokal dan membangkrutkan industri nasional. Kondisi ini tentu akan semakin memperparah kesejahteraan rakyat.

Menurut INFID, program 100 hari KIB II seharusnya bercermin pada realitas kebutuhan konkret masyarakat. Presiden SBY jugaseharusnya bercermin pada kenyataan bahwa Indonesia bertahan dari krisis karena sektor ekonomi rakyat. INFID juga menganggap program 100 hari KIB II tak lebih dari kesan “kejar setoran” dari KIB I. Sebut saja soal buruh migran, pembanguna nsarana air minum di kasawan masyarakat berpenghasilan rendah, penyelesaian akses telepon di 32 provinsi, internet bagi pendidikan, dan lainnya.

Program 100 hari ini mengabaikan kualitas hidup manusia. Dalam laporan UNDP 2009, Indonesia berada di peringkat 111, bahkan lebih buruk ketimbang Sri Lanka dan Palestina. Di saat yang bersamaan pemerintah telah membairkan melonjaknya harga bahan pokok, padahal hampir 50 persen penduduk berpenghasilan di bawah USD2. Belum lagi maraknya kasus kekerasan terhadap anak-anak serta penggusuran terhadp masyarakat miskin kota.

Secara umum, INFID mencatat ada empat kegagalan pemerintahan Presiden SBY-Boediono, yaitu pertama, gagal mewujudkan kedaulatan dalam bidang ekonomi yang berimbas pada kedaulatan politik. Kedua, gagal mengimplementasikan instrument-instrumen pokok HAM di Indonesia. Ketiga, gagal memberikan jaminan rasa aman dan perlindungan bagi masyarakat, terutama anak-anak dan perempuan. Terakhir, Gagal membangun fundamental ekonomi yang berorientasi pada kesejahteraan rakyat.

Sementara itu Migrant Care Menilai sebagaiman diungkap detik.com “100 Hari kinerja Kabinet Indonesia Bersatu jilid kedua ditutup dengan kematian 7 orang buruh migran Indonesia dalam waktu satu hari di berbagai negara (tanggal 27 Januari),” kata Direktur Eksekutif Migrant Care, Anis Hidayah, dalam rilis yang diterima detikcom, Kamis (28/1/2010).

Anis menjelaskan, kematian mereka menggenapi angka kematian buruh migran Indonesia sepanjang 100 hari kinerja KIB II (20 Oktober hingga 27 Januari 2010) yang mencapai 171 orang. Hal tersebut memberikan gambaran bahwa nasib buruh kian hari semakin memprihatinkan.”Fakta ini menjadi gambaran nyata bahwa sektor perlindungan buruh migran belum menjadi agenda prioritas dalam program kerja 100 hari KIB II,” terangnya.

Menurut Anis, buruh migran sepertinya tidak bisa berharap banyak dari pemerintahan SBY-Boediono. “Jajak pendapat Migrant Care di Malaysia, Singapura, dan Hongkong yang melibatkan 2.323 responden dari buruh migran menunjukkan bahwa 68 persen buruh migran tidak percaya pemerintahan SBY jilid II akan mampu memperbaiki nasib mereka,” tandasnya.

Hal berbeda diungkapkan Menko Kesra yang dinilai berhasil memulangkan 240 TKI bermasalah dari Kuwait dan Riyadh ke tanah air. Sementara menurut Kementerian Luar Negeri, sejak 25 Oktober 2009 hingga 12 Januari 2010, jumlah TKI bermasalah yang sudah dipulangkan dari sejumlah negara Timur Tengah sebanyak 1.423 orang. Jadi target program 100 hari untuk memulangkan sekitar 1.350 TKI bermasalah sudah tercapai, bahkan melebihi target. Karena hingga kini sudah hampir 3.000 orang berhasil kembali pulang dari luar negeri.

Bidang Kesra tidak hanya berhasil memulangkan TKI bermasalah sampai ke Jakarta, namun mengantarkan mereka sampai ke daerah asal masing-masing bekerjasama dengan BNP2TKI. Agung mengatakan, pemerintah berusaha mengatasi masalah itu dengan memperbaiki sistem perekrutan dan perlindungan TKI yang bekerja di luar negeri. “Sebab masalah utamanya muncul karena ada yang tidak beres di daerah asal seperti pemalsuan identitas dan yang lainnya,” katanya.
Sementara itu , SBY menyatakan bahwa jika ada yang mengatakan bahwa program 100 hari ini gagal, pada saatnya nanti pemerintah akan menjelaskan pencapaian dalam 100 hari itu. SBY mempersilakan rakyat mengecek karena dalam program 100 hari ada 15 prioritas dan 129 rencana aksi. “Sekarang kami sedang menjalankan aksi itu,” tegas SBY. “Kemarin di Cirebon infrastruktur jalan tol, sekarang energi. Apa yang kami lakukan merupakan bagian dari program 100 hari,” kata SBY.

Presiden menegaskan bukan hanya proyek infrastruktur jalan tol dan pembangkit listrik yang dipercepat penyelesaiannya dalam 100 Hari ini. Tapi juga prasarana lain yang tidak kalah penting bagi rakyat seperti penanggulangan banjir dan irigasi lain.

“Ada 3.337 bendungan, embung, dam dan situ di seluruh Indonesia sudah kita data, yang baik kita jaga dan yang rusak kita perbaiki,” imbuhnya.

Prasarana bidang kesehatan juga tidak luput dari program 100 Hari. Di antaranya revitalisasi Posyandu, Puskesmas serta perluasan cakupan Jamkesmas kepada narapidana, para penghuni panti sosial dan warga yang baru tertimpa musibah bencana alam.

Khusus untuk bencana alam, juga sudah dibentuk gugus tugas khusus yang siaga selama 24 jam. Gugus tugas yang berpangkalan di Jakarta dan Malang itu siap setiap saat diberangkatkan ke berbagai lokasi bencana alam di seluruh Indonesia.

Sementara di bidang hukum, dibentuk Satgas Pemberantasan Mafia Hukum yang bertugas membersihkan jajaran hukum dari mafia dan membentuk sistem lebih baik. Sementara untuk birokrasi, sejumlah langkah aksi telah dilaksanakan untuk mempercepat pelayanan administrasi bagi rakyat.

“Kalau masih ada birokrasi yang mempersulit dan berlama-lama, kirim SMS ke 9949. Biar kita selesaikan secara ‘adat’,” tegas SBY.

CAPAIAN MENKOKESRA

Mengenai program utama kementeriannya, Agung Laksono menetapkan 11 prioritas pembangunan nasional dalam kurun lima tahun ke depan.

“Di antaranya ialah upaya pembangunan kesejahteraan rakyat, penanggulangan kemiskinan, pendidikan, kesehatan, lingkungan hidup, pengelolaan bencana, serta kebudayaan, kreativitas, dan inovasi teknologi,” katanya.

Di bidang penanggulangan kemiskinan, katanya, pemerintah sepakat menurunkan angka kemiskinan dari 14,1% pada 2009 menjadi 8-10% tahun 2014. Program penanggulangan kemiskinan ini dilaksanakan melalui tiga kluster, masing-masing (1) Program bantuan terpadu berbasis keluarga, (2) Program pemberdayaan masyarakat, dan (3) Program pemberdayaan usaha mikro dan kecil.

BENCANA ALAM

Agung juga mengatakan, penanganan pasca bencana gempa Sumatera menjadi salah satu prioritas program kerja 100 hari Kementriannya. Ia mengakui, akibat musibah gempa Sumatera menimbulkan banyak masalah baru di antaranya semakin bertambahnya angka kemiskinan dan pengangguran.

Dikatakan, akibat gempa banyak para kepala keluarga yang meninggal, istri dan anak anak mereka menjadi terlantar begitu juga dengan banyaknya fasilitas perkantoran yang rusak berdampak pada bertambahnya angka pengangguran.

“Oleh karena itu pemerintah dalam waktu dua bulan segera akan melakukan rehabilitasi dan rekonstruksi terhadap daerah daerah di Sumatera Barat yang hancur akibat bencana gempa 7,9 skala richter tersebut,” katanya kepada Pos Kota, kemarin.

Sedangkan anggarannya, menurut Agung Laksono, diharapkan bisa diperoleh dari APBN, APBD dan bantuan-bantuan baik dari dalam maupun luar negeri.

SRC-PB

Berkaitan bencana alam yang sering melanda berbagai wilayah Indonesia, Menko Kesra atas instruksi Presiden SBY membentuk Satuan Reaksi Cepat Penanggulangan Bencana (SRC-PB) melalui Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) awal Desember 2009.

SRC-PB beranggotakan ribuan petugas berbagai instansi. Saat peresmiannya 7 Desember 2009 lalu dihadiri oleh 1.162 personil dari TNI, Polri, Badan SAR Nasional, PMI ,BNPB, Kemenkes, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, dan Kementerian Sosial. Sebanyak 75 personil di antaranya disiagakan di basis operasi sebagai anggota dari Tim Kaji Cepat dan diberangkatkan pada kesempatan pertama jika bencana terjadi.

Pembentukan tim SRC-PB dilatarbelakangi oleh arahan Presiden RI, Susilo Bambang Yudhoyono dalam Sidang Kabinet Indonesia Bersatu pada 5 November 2009 yang lalu, bahwa pemerintah RI harus segera membentuk stand by force atau Satuan Reaksi Cepat Penanggulangan Bencana (SRC-PB).

Terkait tugas tim SRC-PB, Menko Kesra Agung Laksono menjelaskan “SRC-PB bertugas mengkaji secara cepat dan tepat dampak bencana dan kebutuhan, rekomendasi penetapan status keadaan darurat bencana, pencarian, penyelamatan dan evakuasi, pemenuhan kebutuhan dasar, perlindungan terhadap kelompok rentan, serta pemulihan fungsi sarana dan prasarana vital.”

RASKIN

Agung Laksono juga sukses mengkoordinir Program Raskin 2009 dan 2010. Untuk Program Raskin 2010 ditujukan bagi delapan provinsi yakni Jawa Barat, DKI Jakarta, Banten, Lampung, Kalimantan Selatan, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah dan Kalimantan Timur.

“Perum Bulog bertugas melakukan penyaluran Raskin hingga titik distribusi, sasarannya keluarga sangat miskin, miskin dan hampir miskin berdasarkan data BPS,” katanya.

Pemerintah daerah melaksanakan pengelolaan dan pengawasan penyaluran, pengangkutan raskin dari titik distribusi. Penyaluran ke titik penerima manfaat dilakukan oleh Tim Koordinasi Raskin Provinsi dan Kabupaten/ Kota.

Program Raskin 2010, telah mendapat persetujuan DPR dengan alokasi 156 Kg/Rumah Tangga Sasaran (RTS) per tahun atau setara dengan 13 kilogram / bulan per RTS dengan alokasi penyaluran 12 bulan.

Menko Kesra mengusulkan adanya penambahan pagu Raskin melalui APBN Perubahan 2010 sehingga Raskin tetap 15 Kilogram per bulan per RTS selama 12 bulan seperti penyaluran 2009.

Sementara itu jumlah penerima manfaat Raskin 2010 mengalami penurunan dari 19 juta RTS pada 2009 menjadi 17.5 juta RTS pada periode penyaluran 2010. Dari 17,5 juta RTS sebanyak 9,8 juta atau 56 persen berada di enam provinsi di Pulau Jawa.

“Setiap bulan keenam wilayah itu akan mendapat penyaluran Raskin paling tidak 130 ribu ton. Raskin tak hanya membantu ketahanan pangan pada keluarga tapi juga berpengaruh positif terhadap stabilisasi harga beras di pasar,” kata Agung.

Ia menyebutkan, jumlah subsidi Raskin 2010 sebesar Rp11,4 triliun. Jumlah tersebut menurun dari subsidi Raskin 2009 sebesar Rp12,9 triliun. Meski demikian, subsidi Raskin 2010 ini kemungkinan naik menjadi Rp13,1 triliun bila APBNP mendapat persetujuan DPR.

AIDS

Dalam bidang penanggulangan HIV/AIDS, Menko Kesra Agung Laksono selaku Ketua Komisi Penanggulangan AIDS Nasional menaruh perhatian besar.

Ia mengatakan Indonesia merupakan salah satu negara dengan perkembangan epidemi AIDS paling cepat di Asia. Namun saat ini pendanaan penanggulangan AIDS masih mengandalkan bantuan pendanaan luar negeri.

Agung kemudian meminta penambahan anggaran untuk penanggulangan AIDS melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) kepada Wapres Boediono.

“Kami mohon dukungan Bapak Wakil Presiden, termasuk mendorong peningkatan alokasi dana APBN dan APBD. Ini untuk percepatan upaya penanggulangan AIDS yang lebih efektif dan berkelanjutan,” kata Agung 15 Desember 2009 lalu.

Penanggulangan AIDS, menurut Agung, juga terkait dengan upaya penanggulangan kemiskinan dan kelaparan, pencapaian pendidikan dasar untuk semua, serta adanya kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan. “Menekan epidemi HIV tidak terlepas dari tujuan Millenium Development Goals yang lain itu,” ucap politisi asal Partai Golkar ini.

Berdasarkan data Kementerian Kesehatan RI hingga akhir September 2009, secara akumulatif tercatat 46.702 orang yang hidup dengan HIV dan AIDS. Kelompok umur 20 – 29 tahun menduduki peringkat terbesar sebanyak 49,57 persen, sedangkan kelompok umur 30 – 39 persen sebanyak 29,84 persen, dan kelompok umur 40 – 49 tahun sebanyak 8,71 persen.

Sedangkan cara penularan kasus AIDS tercatat 49,7 persen melalui hubungan seks heteroseksual, 40,7 persen melalui penggunaan narkotika melalui jarum suntik, dan hubungan homoseksual 3,4 persen.

ADAM MALIK

Besarnya perhatian Agung Laksono terhadap penanggulangan penyakit mematikan ini ditunjukkan dengan membezuk balita penderita HIV, Adam Malik. Bahkan Menko Kesra menitikkan air mata melihat Adam Malik, 5, terbaring tak berdaya di Ruang Perawatan Anak lantai empat Rumah Sakit (RS) Koja, Jakarta Utara, Selasa (19/1) malam lalu.

“Sungguh kasihan. Ayah dan ibunya sudah meninggal karena keganasan penyakit AIDS. Kini Adam Malik sendiri yang baru berusia lima tahun harus bertarung melawan penyakit yang belum ada obatnya ini,” ucap mantan Ketua DPR yang datang bersama rombongan kantor Menko Kesra.

Kepada para medis di RS Koja termasuk dokter jaga, dr. Nila, Agung mengatakan bahwa seluruh biaya perawatan Adam Malik akan ditanggung pemerintah. “Tolong sampaikan kepada manajemen rumah sakit, berapapun lama dan besarnya biaya perawatan, pemerintah yang menanggung,” ujarnya.

Menteri juga berpesan kepada tim medis RS Koja agar merawat Adam Malik seoptimal mungkin. Ia meminta balita malang itu tidak dibeda-bedakan dengan pasien lain, apalagi kedua orangtuanya sudah tiada. Sayangnya, balita malang itu kini telah tiada. Karena Sabtu (23/1) pagi ia meninggal dunia.

Menyinggung penanggulangan HIV/AIDS, pemerintah mengalokasikan dana Rp10 triliun untuk lima tahun ke depan. “Dari jumlah tersebut hanya 30 persen yang benar-benar dianggarkan dari APBN. Sisanya 70 persen diperoleh dari bantuan luar negeri,” kata Agung Laksono.

Namun, katanya, secara bertahap nantinya diharapkan pendanaan untuk HIV/AIDS ini komposisinya akan terbalik, lebih banyak dianggarkan oleh pemerintah dan sedikit dari bantuan luar negeri.

“Untuk mencapai hal tersebut, perlu kesadaran dari masyarakat untuk membantu mencegah timbulnya HIV/AIDS dalam keluarga dan lingkungan terdekat. Juga perlu ditingkatkan penyuluhan kesehatan, dan lainnya,” katanya.

CAPAIAN MENSOS

Menteri Sosial Salim Segaf Al Jufri mengatakan, empat aspek program yang jadi penekanan penuntasannya dalam program kerja 100 hari Kementerian Sosial, berhasil dicapai dengan baik guna meningkatkan kesejahteraan rakyat. Dengan penanganan masalah secara holistik, penyelenggaraan kesejahteraan sosial diilakukan secara terarah, terpadu, dan berkelanjutan untuk memenuhi kebutuhan dasar setiap warga negara, yang meliputi rehabilitasi sosial, jaminan sosial, dan perlindungan social.

Hal itu diungkapkan Menteri Sosial Salim Segaf Al Jufri dalam ekspose pencapaian program 100 hari di kementerian sosial (http://www.pro3rri.com). Mensos menjelaskan, untuk memperkuat dasar pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) sebagai bentuk peningkatan aksesibilitas Rumah Tangga Sangat Miskin (RTSM) terhadap pelayanan sosial dasar, kesehatan, dan pendidikan, Kementerian Sosial sudah menyalurkan bantuan kepada 816.000 RTSM. Bantuan yang diberikan berkisar mulai dari Rp 600.000 per keluarga per bulan sampai Rp 2,2 juta per keluarga per bulan.

Lebih jauh Salim segaf Al Jufri mengatakan, Prioritas pemulangan pekerja migran bermasalah di Malaysia dan di Timur tengah, juga berhasil diselesaikan, yakni sebanyak 31.510 buruh migran dari Malaysia dan sekitar 400 orang buruh dari Timur Tengah. Pekerja migran bermasalah ini ditampung di Bambu Apus, Jakarta Timur Menurutnya, memberikan bantuan kepada Lanjut Usia Terlantar melalui Jaminan Sosial Lanjut Usia Terlantar kepada 10.000 orang dengan bantuan sebesar Rp 300.000/orang/bulan, juga sudah mencapai sasaran.

Kementerian Sosial juga memberikan bantuan sosial kepada 17.000 penyandang cacat berat sebesar Rp 300.000/orang/bulan. Selain itu, Program untuk pengentasan kemiskinan yang juga digalakkan Kementerian Sosial adalah telah disalurkannya Bantuan Langsung Pemberdayaan Sosial (PLPS) kepada 3.907 Kelompok Usaha Bersama (Kube) di 80 kabupaten/kota di 32 provinsi. Bantuan yang diberikan Rp 20 juta sampai Rp 30 juta per kelompok, yang masing-masing kelompok terdiri dari 10 keluarga. Demikian juga dengan Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni juga berjalan baik.

Pemerintah dan DPR Bentuk Panja untuk Tangani Tenaga Honorer

Rapat kerja gabungan Komisi II, VIII dan Komisi X DPR RI dengan Menpan dan Reformasi Birokrasi, Mendiknas, Menteri Agama, Menkes, Menkeu, Mendagri dan Kepala BKN yang berlangsung 25 Januari 2010 sepakat membentuk Panitia Kerja (Panja) untuk menangani persoalan tenaga honorer.

Dalam kesempatan itu, Menpan dan Reformasi Birokrasi, E.E. Mangindaan mengemukakan, ada 2 alternatif penyelesaian masalah tenaga honorer.

Pertama, mengingat jumlah tenaga honorer belum diketahui secara pasti, dan kemungkinan masih ada yang tertinggal, tercecer, terselip, serta untuk menghindari tahapan pendataan yang memerlukan waktu lama, biaya dan tenaga yang sangat besar, maka tenaga yang masih dibutuhkan oleh instansi pemerintah diberi kesempatan untuk tetap bekerja dengan status pegawai tidak tetap (pegawai pemerintah) sampai usia 56 tahun. Selain itu, penghasilan mereka ditingkatkan menjadi serendah-rendahnya upah minimum propinsi, dengan memberikan asuransi kesehatan dan tunjangan hari tua.

Apabila alternatif ini disetujui oleh anggota Dewan, kebijakan ini akan dirumuskan kembali untuk diakomodir dalam Peraturan Pemerintah tentang Pegawai Tidak Tetap/Pegawai Pemerintah. “Kebijakan yang telah diterapkan oleh Pemerintah Provinsi Sumatera Barat ini, selain dapat menjaga kualitas dan profesionalisme PNS, juga sejalan dengan gerakan reformasi birokrasi,” ujar Mangindaan.

Alternatif kedua, bagi tenaga honorer yang memenuhi syarat sesuai PP No. 48 tahun 2005 jo PP 43 tahun 2007 tetapi tidak masuk dalam data base BKN, akan diambil langkah untuk diadakan verifikasi dan validasi data tenaga honorer ke lapangan. Caranya dengan membandingkan data yang dilaporkan ke BKN dengan dokumen dan keberadaan tenaga honorer yang bersangkutan. “Hal ini juga untuk menghindari pemalsuan data,” tambahnya.

Adapun bagi yang tidak memenuhi syarat PP 48/2005 dan PP 43/2007, akan diakomodir oleh Peraturan Pemerintah yang baru, yang prosesnya dilakukan melalui seleksi secara tertulis, yang pesertanya khusus tenaga honorerer, terpisah dari pelamar umum.

Bagi yang lulus akan diangkat menjadi CPNS, sedangkan yang tidak lulus tetapi tenaganya masih dibutuhkan oleh instansi pemerintah, dapat bekerja hingga usia 56 tahun. “Mereka dibayar oleh instansi masing-masing minimal sama dengan UMP, dan diberikan asurasi kesehatan serta tunjangan hari tua,” tambah Mangindaan.

Lebih lanjut Menpan dan Reformasi Birokrasi EE Mangindaan mengungkapkan, sebetulnya pemerintah tengah menyusun rancangan Peraturan Pemerintah dalam hal seleksi tenaga honorer untuk diangkat menjadi CPNS, atas rekomendasi hasil rapat gabungan tanggal 3 Pebruari 2009, dan telah disampaikan ke Komisi II DPR RI tanggal 4 Mei 2009 untuk mendapatkan penyempurnaan. “Namun sampai saat ini belum dibahas,” tandasnya.

Dalam raker gabungan yang dipimpin oleh Ketua Komisi II DPR RI Burhanuddin Napitupulu itu disepakati, Panja Gabungan Komisi II, VII dan X DPR ini dengan komposisi masing-masing Komisi sebanyak 15 anggota, dengan masa tugas selama satu bulan.

Adapun tugas Panja antara lain (1) Mengakomodir CPNS yang teranulir; (2) Pengangkatan CPNS agar mengakomodasi hasil rapat gabungan tanggal 7 Juli 2008 dan 3 Pebruari 2009; (3) Terkait dengan kesejahteraan Guru perlu melibatkan Gubernur, Bupati/ Walikota; (4) Perlu mengakomodasi Guru Non APBN/ APBD, baik pada satuan pendidikan negeri dan swasta; (5) Memperhatikan pendekatan Status dan kesejahteraan. (HUMAS MENPAN-RB)

Portal Pencari Referensi Ilmiah Indonesia

Bagi teman-teman ingin mencari referensi ilmiah di Indonesia dapat mengklik http://www.jurnal.dikti.go.id/. Cukup dengan mengetik kata kunci yang diinginkan maka akan muncul referensi yang berkaitan dengan kata kunci tersebut mulai dari tesis, laporan penelitian, buku dan jurnal penelitian dan jika beruntung anda akan mendapat file elektroniknya secara full tapi jangan di copy paste (membajak) dan tulis sumber refrensinya yach.

Anak Jalanan dan Eksklusi Sosial

Anak jalanan (anjal), sudah lama menyita perhatian penentu kebijakan di Departemen Sosial dan pemerintahan daerah di kota-kota besar. Diasumsikan, jumlah anjal di 12 kota besar di Indonesia sebanyak 100.000 jiwa tahun 2009, dan jumlah terbesar diperkirakan berada di Ibukota. Anjal selalu terkait dengan kriteria yang dikenakan kepada mereka oleh pemerintah, yaitu anak yang berusia 5-18 tahun, yang menghabiskan sebagai besar waktunya di jalan, untuk mencari nafkah, atau berkeliaran di jalan raya atau tempat-tempat umum. Waktu yang dihabiskan sekitar 4 jam per hari, pola pengalokasian waktu serupa terus dilakukan hingga mereka menemukan sumber nafkah lain, atau lingkungan sosial yang dapat menampung mereka.

Eksistensi anjal terpaut dengan perlakuan dan kondisi dalam keluarga, kemiskinan, perceraian orangtua, minimnya perhatian dari lingkungan sosial, dan tendensi memprioritaskan uang dari pada bersekolah atau melakukan kegiatan lain. Terdapat empat tipe anjal yaitu: anjal yang masih tinggal dengan orangtua, anjal yang memiliki orangtua tetapi tidak tinggal dengan mereka, anjal yang tidak memiliki orangtua, tetapi tinggal dengan keluarga tertentu, dan anjal yang tidak memiliki orangtua dan tidak tinggal dengan keluarga. Pekerjaan utama anjal adalah pengamen, ojek payung, pengelap mobil, pembawa belanja di toko atau pasar dan peminta-minta.

Fenomena anjal ini serta-merta membangun pertanyaan, siapakah sejatinya yang mesti bertanggung jawab atas mereka? Undang-Undang Dasar 1945 hasil amendemen, Pasal 34 Ayat 1 menyebutkan bahwa “Fakir miskin dan anak telantar dipelihara oleh negara”. Diktum konstitusi ini jelas memberikan kewenangan pada negara untuk mengurus dan bukannya untuk menangkapi anjal. Atensi utama pada pemeliharaan, penanganan dan pemberdayaan, tampaknya belum dipahami secara merata di semua instansi pemerintah tentang mandat konsitusi untuk memperhatikan kelompok marginal; seperti fakir miskin dan anak telantar. Landasan konstitusional dengan indikator terukur tersurat dalam Undang-Undang Dasar 1945, Pasal 34 Ayat 2 bahwa “Negara mengembangkan suatu jaringan sosial bagi seluruh rakyat dan memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu sesuai dengan martabat kemanusiaan”.

Eksklusi Sosial

Prioritas konstitusional agar negara berperan aktif dalam membanguan manusia agar lebih bermartabat, menjadi antitesis dengan kondisi objektif mutu hidup manusia Indonesia saat ini, dan secara khusus masa depan dan perlakuan terhadap anjal. Martabat (integrity) manusia Indonesia menjadi buram karena balutan kemiskinan, dan mutu hidup mayoritas manusia Indonesia yang masih di bawah standar minimum. Di Indonesia, jaringan sosial sangat minim dikembangkan lintas institusi negara, institusi keagamaan, institusi etnis, dan institusi golongan. Penangan fakir miskin dan anjal masih menjadi dominasi lembaga pemerintah (Kementerian Sosial); dan institusi lainnya didaulat untuk ikut berpartisipasi, sebab ketiadaan dana, daya dan sumberdaya manusia yang memadai. Sekat-sekat kelembagaan dalam menangani kelompok marjinal, seperti anjal tampaknya belum berubah sejak rezim Orde Baru, di mana hegemoni dan dominasi negara begitu menonjol.

Keberadaan anjal dan fakir miskin tidak terlepas dari peranan dan kebijakan negara, yang belum tuntas dan komprehensif ditangani. Keberpihakan negara terhadap para pemilik modal, penguasa dan makelar tanah dan makelar kasus, tanpa berpihak pada anjal dan kelompok marjinal, berdampak pada semakin banyaknya warga negara Indonesia yang hidup tanpa martabat. Integritas tidak selalu harus dipertautkan dengan kepemilikan material, tetapi martabat mempunyai kaitan dengan hak-hak dasar manusia untuk diperlakukan dan ditangani secara manusiawi. Kebijakan yang berpihak kepada kelompok penguasa dan para kapitalis merupakan sumber bencana sosial, yang tidak kalah dahsyatnya dari bencana alam. Proses peminggiran masyarakat secara sistematik jelas tampak pada keberpihakan pemerintah pada para elit dan pemilik modal, dan menomorduakan Anjal dan fakir miskin. Proses yang direncanakan atau tidak direncanakan masuk ke ranah eksklusi sosial dengan dampak masif dan sulit diatasi, sebagaimana tantangan anjal bagi pemerintah saat ini.

Ambiguitas pendekatan terhadap anjal masih terasa parsial dan mengedepankan ego sektoral setiap institusi, yang belum sanggup disinergikan menjadi satu kekuatan nasional, untuk memerangi akar kemiskinan dan eksklusi sosial yang semakin parah. Program inklusi sosial untuk membawa balik anjal ke lingkungan hidup yang memadai sangat minim, dan penanganan saat ini terkesan kosmetik, dan tidak membedah akar permasalaham eksklusi sosial, termasuk anjal. Fungsi “Rumah Singgah” sebagai wadah berkumpul anjal hanyalah program sejenak dan tidak akan mereduksi akumulasi anjal, apabila kebijakan yang “pro poor”, program inklusif bagi anjal dan fakir miskin tidak tersinergikan secara nasional, maka program penanganan Anjal akan terkesan populis. Nyatanya, keberadaan Anjal dan fakir miskin di Indonesia adalah juga buah dari pembangunan nasional yang parsial, temporer, dan sektoral semata.

John Haba, Peneliti PMB-LIPI
Suara Pembaruan, 26 Januari 2010

Pemerintah: Jumlah Penduduk Miskin Berkurang

JAKARTA, KOMPAS.com – Warga sangat miskin dan miskin di Indonesia secara bertahap berhasil ditangani. Hal ini setidaknya dapat dicermati dari program 100 hari Kementerian Sosial dan Kementerian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat , yang pencapaiannya melebihi 99 persen.

Menteri Sosial Salim Segaf Al Jufri mengatakan, empat aspek program yang jadi penekanan penuntasannya dalam program kerja 100 hari Kementerian Sosial, berhasil dicapai dengan baik guna meningkatkan kesejahteraan rakyat. Dengan penanganan masalah secara holitik, penyelenggaraan kesejahteraan sosial diilakukan secara terarah, terpadu, dan berkelanjutan untuk memenuhi kebutuhan dasar setiap warga negara, yang meliputi rehabilitasi sosial, jaminan sosial, dan perlindungan sosial.

Sedangkan Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat Agung Laksono, di tempat terpisah mengatakan. program prioritas bidang kesejahteraan rakyat yang harus diwujudkan bersama sampai dengan akhir Kabinet Indonesia Bersatu kedua tahun 2014, meliputi penurunan jumlah penduduk miskin dari 14,15 persen tahun 2009 menjadi 8-10 persen target tahun 2014. Kemudian penurunan jumlah pengangguran terbuka dari 8,1 persen tahun 2009 menjadi 5-6 persen tahun 2014.

Hal itu diungkapkan Menteri Sosial Salim Segaf Al Jufri dan Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat Agung Laksono, secara terpisah dalam ekspose pencapaian program 100 hari di kementerian masing-masing, Rabu (27/1/2010) di Jakarta.

Mensos menjelaskan, untuk memperkuat dasar pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) sebagai bentuk peningkatan aksesibilitas Rumah Tangga Sangat Miskin (RTSM) terhadap pelayanan sosial dasar, kesehatan, dan pendidikan, Kementerian Sosial sudah menyalurkan bantuan kepada 816.000 RTSM. Bantuan yang diberikan berkisar mulai dari Rp 600.000 per keluarga per bulan sampai Rp 2,2 juta per keluarga per bulan.

Kementerian sosial mencatat, sejak 2007 hingga 2010 sudah 816.000 RTSM berhasil ditingkatkan kesejahteraannya. “Sebanyak 3 juta RTSM dengan jumlah sekitar 17,5 juta jiwa, ditargetkan berhasil ditingkatkan kesejahteraannya hingga tahun 2014,” katanya.

Prioritas pemulangan pekerja migran bermasalah di Malaysia dan di Timur tengah, juga berhasil diselesaikan, yakni sebanyak 31.510 buruh migran dari Malaysia dan sekitar 400 orang buruh dari Timur Tengah. Pekerja migran bermasalah ini ditampung di Bambu Apus, Jakarta Timur.

Menurut Mensos, memberikan bantuan kepada Lanjut Usia Terlantar melalui Jaminan Sosial Lanjut Usia Terlantar kepada 10.000 orang dengan bantuan sebesar Rp 300.000/orang/bulan, juga sudah mencapai sasaran. Kementerian Sosial juga memberikan bantuan sosial kepada 17.000 penyandang cacat berat sebesar Rp 300.000/orang/bulan.

Program untuk pengentasan kemiskinan yang juga digalakkan Kementerian Sosial adalah telah disalurkannya Bantuan Langsung Pemberdayaan Sosial (PLPS) kepada 3.907 Kelompok Usaha Bersama (Kube) di 80 kabupaten/kota di 32 provinsi. Bantuan yang diberikan Rp 20 juta sampai Rp 30 juta per kelompok, yang masing-masing kelompok terdiri dari 10 keluarga.

Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni juga berjalan dengan baik. Dalam waktu dekat 1.000 unit rumah yang semula tidak layak huni di NTT dan sekarang sudah menjadi layak huni akan diresmikan dalam waktu dekat. “Sehingga sampai Januari 2010, sudah sebanyak 11.000 unit rumah tidak layak huni milik keluarga miskin, telah direhabilitasi,’ ungkap Salim Segaf Al Jufri.

Agung Laksono menjelaskan, guna mencapai penurunan jumlah penduduk miskin dan pengangguran terbuka, Kementerian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat harus melaksanakan program penanggulangan kemiskinan klaster I, II, dan klaster III. Program pendidikan dalam rangka meningkatkan kualitas pendidikan, meningkatkan jumlah wajib belajar 9 tahun dan meningkatkan sarana pendidikan. Program kesehatan dalam rangkpa pencapaian MDGs.

“Program-program kesejahteraan sosial dikaitkan dengan system jaringan sosial nasional. Program pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, Program kebudayaan, pariwisata, pemuda, dan olahraga,” katanya.

Kangen Jogja?Dengar radio Online

Masih ingat kenangan terindah semasa menimba ilmu di kota pelajar, sebelum teknologi informasi berupa internet dan handpphone menjamur diberbagai tempat. Radio merupakan teman setia, teman-teman untuk belajar. Nah bagi teman-teman yang pernah tinggal di Yogyakarta, radio Geronimo, MBS, Rakosa dan Retjo Buntung merupakan radio favorit di yogyakarta. Bagaimana kalau teman-teman sudah tidak di yogyakarta lagi tapi masih kangen aman radio yogya ingin mendengar radio tersebut asal terhubung dengan jaringan internet bisa mendengar radio-radio tersebut melalui http://www.jogjastreamers.com. Namun sayang radio kesayanganku Radio GCD Bukit Pathuk Gunung Kidul belum online

Bulog: Penerima Raksin 2010 Turun Satu Juta

KESRA– 13 JANUARI: Penerima beras untuk masyarakat miskin (raskin) periode 2010 turun sekitar 1 juta rumah tangga sasaran (RTS) atau kini hanya 18,5 juta RST dibanding 2009 yang mencapai 19,5 juta RTS. “Adanya penurunan jumlah RTS itu, juga menyebabkan tonase raskin turun sekitar 600 ribu ton pada 2010 dibanding pagu raskin 2009,” kata Direktur Pelayanan Publik Perum Bulog Sutono di Kantor Perum Bulog Sulwesi Selatan dan Sulawesi Barat (Sulselbar) di Makassar, Rabu (13/1). Menurut dia, adanya penurunan jumlah RTS penerima raskin itu menjadi salah satu indikator jika tingkat kemiskinan di Indonesia mulai menurun. Sementara mengenai kualitas beras raksin yang disalurkan ke RTS, ia mengakui masih ada beberapa daerah yang mendapatkan beras yang belum memenuhi standar, karena faktor lamanya penyimpanan beras di gudang. Sebagai contoh, lanjutnya, terjadi di Sumatra Selatan dan beberapa daerah di Sulsel, namun itu tidak menjadi masalah, karena apabila RTS melaporkan ke petugas setempat maka akan diganti dengan beras yang sesuai standar. Dia mengatakan, adanya beras yang lama disimpan di gudang itu karena rata-rata pengadaan sebesar 3,6 juta ton per tahun, sementara beras yang dikeluarkan dari gudang Bulog hanya sekitar 3.270 ribu ton per bulan. Sementara itu, Kepala Divre Bulog Sulselbar Herman Agus Mahmud pada kesempatan yang sama mengatakan, pagu raskin 2010 untuk wilayah Sulselbar juga menurun seperti di tingkat nasional. “Pada 2010 hanya sekitar 83 ribu ton untuk 415 ribu RTS, atau turun dibanding 2009 yang pagu raskin mencapai 109 ribu ton dengan jumlah penerima sebanyak 575 ribu RTS,” katanya. Dia mengatakan, saat ini sudah ada empat daerah yang sudah lengkap dokumennya untuk mendapatkan pagu raskin yakni Kota Makassar, Parepare, Kabupaten Barru dan Pinrang. “Selebihnya masih belum lengkap dokumen administrasinya, dan kami menunggu penyelesaiannya untuk mendapatkan penyaluran raskin,” ujarnya. (H)sumber: menkokesra

Kenaikan Gaji PNS 5% tahun 2010

Gaji Pegawai Negeri Sipil (PNS) naik sebesar 5 persen terhitung mulai Januari 2010. Direktur Jenderal Anggaran Departemen Keuangan Anny Ratnawati mengatakan kenaikan sudah tercantum dalam Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN). “Ya, naik terhitung mulai Januari ini,” ujar Anny di Departemen Keuangan, Kamis 7 Januari 2010. Kenaikan ini sesuai komitmen Pemerintah yang tertuang dalam Nota Keuangan Pemerintah 2010. Kenaikan diberlakukan terhadap gaji PNS dan pensiunan. Menjawab apakah kenaikan itu langsung dihitung per Januari atau nanti diberikan rapelan, Anny belum bisa menjawabnya. Kata dia, sudah ada Peraturan Pemerintah yang mengaturnya. “Tapi cek di Perbendaharaan,” kata Anny. Rencananya dalam Nota Keuangan, memang para aparat birokrasi itu akan dinaikkan gajinya sebesar lima persen. Hal tersebut telah disampaikan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono saat pidato penyampaian atau pengantar pemerintah atas RUU APBN 2010 di hadapan Rapat Paripurna Luar Biasa DPR, di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Senin 3 Agustus 2009. “Untuk memperbaiki kinerja birokrasi dan peningkatan kualitas pelayanan publik dengan mengalokasikan anggaran antara lain untuk memperbaiki penghasilan aparatur negara dan pensiunan melalui kenaikan gaji pokok dan pensiunan rata-rata lima persen,” kata Presiden SBY. Selain kenaikan gaji pokok, pemerintah juga akan tetap memberikan gaji bulan ke-13 bagi PNS dan pensiunan. Selain itu, pemerintah juga akan menaikkan uang makan bagi TNI/Polri dan PNS. Untuk TNI/Polri uang makan naik dari Rp 35 ribu per hari menjadi Rp 40 ribu per hari. Sedangkan untuk PNS, uang makan dari Rp 15 ribu menjadi Rp 20 ribu. Presiden SBY pun menyatakan, selama lima tahun terakhir gaji PNS dan TNI/ Polri telah naik dari Rp 674 ribu menjadi Rp 1,721 juta. hadi.suprapto@vivanews.com

Komitmen Pemerintah Terhadap Penelitian

Tanggal 20 Januari 2010, pertama dalam sejarah, kantor Akademi Ilmu Pengetahuan Indonesia (AIPI) Serpong-Banten dikunjungi oleh Presiden Republik Indonesia. Kali ini Presiden Kabinet Indonesia Bersatu (II), Bapak Soesilo Bambang Yudhoyono (SBY) mengunjungi AIPI dalam rangka ingin bersilaturahmi dan ingin menyampaikan pesan bagi para ilmuwan AIPI, dan masyarakat Ilmiah Indonesia pada umumnya.

Hadir dalam pertemuan ini Presiden Ketiga RI-Prof. Habibie, Menristek KIB II, Duta Besar USA untuk Indonesia, Gubernur Banten, AIPI serta Ketua Dewan Riset Nasional (DRN).

Pesan yang ingin disampaikan SBY terdorong oleh pidato Presiden USA, Barack Obama yang sebelumnya telah menyerukan ajakan untuk meningkatkan kerjasama bilateral di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi, pendidikan, energi, dan perubahan iklim yang kali ini disampaikan oleh Duta Besar USA untuk Indonesia, Cameron Hume. Seharusnya dalam agenda ini juga hadir Duta Khusus USA untuk Sains dan Teknologi, Bruce Albert namun dikarenakan mengalami kecelakaan sehingga tidak bisa hadir.

Dalam pidatonya, SBY menyadari perkembangan dunia yang sangat dinamis adalah karena dorongan teknologi, atau dengan kata lain dikatakan beliau, technology is the most powerful driver of change. Abad 21 dikatakan SBY sebagai abad paling inovatif dalam sejarah dunia dan Indonesia belum banyak berperan di dalamnya. Karenanya bangsa Indonesia harus menjadi bangsa yang unggul di abad-21 melalui penguasaan iptek, dan untuk menguasai Iptek, Indonesia harus menempatkan inovasi sebagai urat nadi kehidupannya. Pengembangan entrepreneurship merupakan pool suburnya inovasi, dan kolaborasi antara pemerintah, dunia usaha, dan ilmuwan adalah kunci untuk melahirkan inovasi.

Untuk mendukungnya, pemerintah menaikkan anggaran APBN riset dari 1 Trilyun rupiah (2005) menjadi 1,9 T (2010), meski demikian jumlah ini diharapkan dapat terus meningkat lagi. Selain dari APBN diharapkan kegiatan penelitian-penelitian Indonesia memperoleh kontribusi dari dunia usaha.

Lantas teknologi manakah yang harus segera dilaksanakan di Indonesia, jawabnya bukan teknologi cangggih atau terdepan, melainkan teknologi yang harus relevan dengan tantangan-tantangan yang dihadapi bangsa Indonesia kini dan masa datang. Delapan (8) Teknologi Indonesia yang harus diusung oleh semua pihak pelaksana riset adalah:

1. Teknologi untuk pengentasan kemiskinan (pro-poor technology)

2. Teknologi ramah lingkungan (green technology)

3. Teknologi Pangan

4. Teknologi Industri

5. Teknologi Kesehatan

6. Teknologi Maritim

7. Teknologi Pertahanan

8. Teknologi Masa Depan, mencakup Nanotekonologi, bio-engineering, robotics, dll.

Terakhir disampaikan, para ilmuwan Indonesia perlu melakukan networking dan kolaborasi seluas-luasnya dengan lembaga penelitian, lembaga kajian dan universitas manapun di dunia. (TDS) Sumber: DRN