BEASISWA PEMERINTAH NEW ZEALAND

The New Zealand Development Scholarships (NZDS) scheme offers the opportunity to people from selected developing countries to undertake development-related studies in New Zealand.
This may include study related to education, health, rural livelihoods, governance, human rights, or economic development, depending on the human resource development training needs of the home government.
New Zealand -Development Scholarships are offered for full-time, tertiary level study at participating New Zealand education institutions.
The NZDS scheme has two categories:
1-New Zealand Development Scholarships – Public category (NZDS-Public)
The NZDS-Public scholarships scheme is a bilateral scheme available to individuals from selected partner countries in Southeast Asia and thePacific. The selection criteria is determined by the partner government and NZAID.
Shortlisted applications, mostly from public sector employees, are endorsed for a scholarship by the partner government. Employees from civil society or private sector organisations may apply for the NZDS-Public in some countries depending on country-specific selection criteria. The levels and fields of study available for study in New Zealand are determined according to the partner country’s human resource development training needs.Country eligibility download: Cambodia (pdf 6K), Indonesia (pdf 8K), Lao PDR (pdf 6K), Philippines, Timor-Leste (pdf 5K), Viet Nam (pdf 5K), Cook Islands (pdf 9K), Fiji (on hold), Kiribati (pdf 9K), ,Papua New Guinea (pdf 4K), ,Samoa (pdf 1K), Solomon Islands (pdf 1K), Tonga (pdf 2K), Vanuatu (pdf 1K).
2-New Zealand Development Scholarships – Open category (NZDS-Open)
The NZDS-Open scholarships scheme is a non-bilateral scheme available to candidates of some developing countries in Africa, Asia, Latin America and the Pacific. Under the NZDS-Open scheme, candidates independently apply for a scholarship.
NZDS-Open scholarships are generally directed at employees of private sector or civil society sector organisations, including non-governmental organisations. In some countries, public sector employees can also apply for a NZDS-Open scholarship depending on the country or region-specific selection criteria. This criteria also determines the levels and the fields of study under which candidates can apply to study in New Zealand.
Eligible countries in South Asia and Southeast Asia: Cambodia (pdf 66K),Indonesia (pdf 68K), Lao PDR (pdf 66K), Maldives (pdf 58K), Mongolia (pdf 58K), Myanmar (pdf 58K), Nepal (pdf 58K), Philippines (pdf 62K), Sri Lanka (pdf 58K), Timor-Leste (pdf 75K), Viet Nam (pdf 55K)
Eligible countries in the Pacific region: Federated States of Micronesia (pdf 84K), Marshall Islands (pdf 84K), Palau (pdf 84K), Fiji (On hold),Kiribati (pdf 69K), Papua New Guinea (pdf 84K), Samoa (pdf 61K),Solomon Islands (pdf 71K), Tonga (pdf 82K), Vanuatu (pdf 91K)
Eligible countries in Latin America: Argentina (pdf 74K), Bolivia (pdf 74K),Brazil (pdf 74K), Chile (including Rapa Nui) (pdf 74K), Ecuador (pdf 74K), El Salvador (pdf 74K), Guatemala (pdf 74K), Honduras (pdf 74K), Nicaragua (pdf 74K), Paraguay (pdf 74K), Uruguay (pdf 74K)
Eligible countries in Africa: Kenya (pdf 70K), Mozambique (pdf 70K), South Africa (pdf 70k), Tanzania (pdf xxK), Zambia (pdf 70K)
More info: http://www.nzaid.govt.nz/scholarships/nzds

GAJI BIROKRASI

Pemerintah menekankan rencana kenaikan gaji presiden merupakan program yang sudah lama direncanakan. “Ini bukan sesuatu yang mendadak,” ujar Juru Bicara Presiden, Julian Aldrin Pasha di jakarta, Jumat, 29 Januari 2010. Dia menekankan rencana kenaikan gaji presiden dan pejabat negara sudah melalui tahapan dan sudah mengikuti prosedur. “Setelah 5 tahun tidak alami kenaikan gaji, jadi wajar saja,” kata Julian. “Jadi, ini sudah betul-betul diatur.”

Bahkan, dia menekankan proses kenaikan gaji Presiden juga sudah melalui proses persetujuan di DPR sejak lama. “Apakah tepat besarannya, bukan kapasitas saya berkomentar.” Sebagaimana diketahui bahwa pemerintah menaikkan secara signifikan alokasi belanja pegawai 2010 sebesar Rp 28 triliun atau 21 persen menjadi Rp 161,7 triliun.

Sebagian dari kenaikan belanja pegawai itu digunakan untuk menjalankan program reformasi birokrasi yang berujung pada remunerasi pegawai di sejumlah kementerian dan lembaga negara, termasuk legislatif dan yudikatif. Seperti diketahui, pemerintah menaikkan secara signifikan alokasi belanja pegawai 2010 sebesar Rp 28 triliun atau 21 persen menjadi Rp 161,7 triliun.

Menurut Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati kenaikan gaji yang dimaksud sebenarnya adalah remunerasi, dimana tidak hanya untuk para menteri tapi untuk seluruh pejabat negara. “Sebenarnya itu remunerasi tapi dipersempit menjadi gaji menteri saja,” ujar Sri Mulyani, Senin 26 Oktober silam. Anggota Komisi Keuangan DPR, Harry Azhar Azis mengungkapkan, kenaikan Itu sudah dialokasikan di anggaran 2010.

Dia mengakui gaji pokok pejabat negara, seperti Menteri saat ini memang sekitar Rp 18 juta. Tetapi, jika ditambah dengan berbagai tunjangan yang diperoleh, take home pay mereka bisa Rp 50-60 juta per bulan. “Itu belum termasuk dana operasional menteri per bulan yang besarnya mencapai Rp 150 juta.”

Selain menterinya, PNS yang bekerja di tiga kementerian/lembaga (KL) bakal menikmati kenaikan remunerasi yang kemungkinan diterima pada Maret 2010 mendatang. Tiga KL yang menyatakan siap adalah Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP), Badan Perencana Pembangunan Nasional (Bappenas), dan Kementerian Koordinator Perekonomian.

“Belum tentu remunerasi atau pemberian tunjangan jabatan itu bisa tinggi,” kata Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara EE Mangindaan usai Rapat Kerja Gabungan Komisi II, III, dan X DPR di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, 25 Januari 2010.

Menurut Mangindaan, KL yang sudah memperoleh remunerasi pada tahun 2009 sebanyak 5 lembaga. Tahun ini pemerintah rencananya akan kembali memberikan remunersi kepada 7 KL, dan sisanya pada tahun 2011.

Selain 3 KL yang sudah siap, lembaga lain yang akan menyusul adalah TNI, Kepolisian, Kejaksaan Agung, Kementerian Koordinator Kesejahteraan Rakyat, Kementerian Koordinator Politik Hukum dan Keamanan, Kementerian Perindustrian, dan Kementerian Energi, Sumber Daya Mineral.

Mangindaan menambahkan seluruh KL sudah memasukkan berkas-berkas dan kini tim reformasi birokrasi tengah menganalisa semuanya. “Kami akan kita tanyakan ke Menteri Keuangan,” kata dia.

Terkait anggaran untuk kenaikan tunjangan 7 KL tersebut, pemerintah saat ini masih melakukan penghitungan. Selain itu usulan anggaran juga harus meperoleh persetujuan dari DPR. “Perhitungannya saya kira selesai Juni, sementara yang Maret sedang kami hitung. Tiap kuartal akan kita lihat,” ujar dia.

Terkait remunerasi tersebut, Kementerian PAN sebetulnya hanya menyasar persoalan reformasi birokrasi di lingkungan KL. “Kalau kelebihan SDM berarti tidak ada job, nah terus kami berikan tunjangan ke siapa,” katanya. (sumber vivanews.com)

BEASISWA DARI PEMERINTAH BELANDA

JAKARTA, KOMPAS.com – Anda bekerja di sektor-sektor yang terkait dengan pembangunan Indonesia dan ingin meningkatkan kapasitas keilmuan? Berani berkomitmen terhadap kemajuan Indonesia dan bersedia mengaplikasikan ilmu yang didapatkan untuk pembangunan Indonesia?

StuNed atau Studeren in Nederland atau studi di Belanda mungkin bisa menjadi jawabannya. Karena StuNed merupakan program beasiswa yang diberikan oleh pemerintah Belanda kepada para mid-career professional Indonesia.

Setiap tahunnya, antara 150-200 beasiswa penuh ditawarkan kepada mereka yang berkecimpung dalam pembangunan Indonesia. Program ini bertujuan membantu pembangunan Indonesia melalui peningkatan sumber daya manusia pada institusi-institusi di Indonesia.

Wanita diprioritaskan

Kandidat yang dicari untuk mengisi beasiswa ini adalah mereka yang berkomitmen tinggi meningkatkan sumber daya manusia dan kapasitas institusi dari mitra Kedutaan Besar Kerajaan Belanda, memperkuat kerja sama bilateral antara Indonesia dan Belanda dan juga meningkatkan efektivitas dari program-program kerja yang sedang berjalan.

Hanya saja, prioritas beasiswa ini akan diberikan kepada calon peserta yang berasal dari organisasi-organisasi lokal yang bermitra dengan Kedutaan Besar Kerajaan Belanda seperti departemen, lembaga pemerintah non departemen, pemerintah daerah, LSM, bahkan dari sektor swasta yang memiliki keterkaitan erat dengan isu-isu pembangunan yang relevan dengan Multi-Annual Strategic Plan (MASP) 2008- 2011 Kedutaan Besar Kerajaan Belanda.

Hanya pria? Tidak. Karena beasiswa ini juga diprioritaskan diberikan kepada para kandidat perempuan dan calon peserta dari luar Jawa.

Siapa kandidatnya?

Beasiswa StuNed diperuntukkan khusus untuk para profesional Indonesia dengan masa kerja minimum dua tahun di tempat kerja terakhir, bukan masa kerja kumulatif. Hanya, sektor-sektor yang diprioritaskan dari program beasiswa ini adalah pendidikan, good governance, iklim investasi, manajemen air, penyediaan air bersih dan sanitasi, lingkungan (fokus pada gambut), serta energi berkelanjutan.

Setelah menyelesaikan studi di Belanda, penerima beasiswa diharuskan kembali ke Indonesia. Adalah kewajiban penerima beasiswa untuk meneruskan komitmennya bagi pembangunan melalui institusi tempat mereka bekerja.

Persyaratan Umum

Selain warga negara Indonesia dengan pendidikan minimal S1 dari universitas di Indonesia, pendaftar harus dapat menunjukkan bukti prestasi akademik dengan IPK minimal 2,75.

Dengan pengalaman kerja setelah lulus S-1 minimal 2 tahun di institusi terakhir; pendaftar harus berlatar belakang pendidikan atau bidang kerja yang sesuai dengan pilihan studi program master pilihannya.

Tertarik? Saat ini, pendaftaran beasiswa StuNed sudah dibuka dan batas akhir pendaftarannya sampai 15 Maret 2010 mendatang. Informasi lebih lanjut bisa dilihat di http://www.nesoindonesia.or.id/indonesian-students/informasi-dalam-bahasa/beasiswa/stuned.

Nasib Tenaga Honorer Tidak Jelas

Banjarmasin (ANTARA News) – Nasib sekitar 10 ribu honorer di Kalimantan Selatan (Kalsel) yang belum masuk database hingga kini tidak jelas apakah mereka bakal diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS) atau tidak.

Pernyataan tersebut disampaikan Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kalsel Thamrin di Banjarmasin, Rabu selesai acara penyerahan surat keputusan (SK) CPNS dan PNS jalur umum maupun honorer di Maghligai Pancasila.

“Penyerahan SK kali ini merupakan penyerahan SK angkatan terakhir bagi sekitar 15 ribu honorer se Kalsel, yang masuk database sejak 2006 lalu,” katanya.

Sedangkan untuk sekitar 10 ribu honorer yang belum masuk database, kata dia, hingga kini belum ada informasi lebih lanjut apakah mereka akan diangkat atau tidak.

Menurut Thamrin, berdasarkan petunjuk dari Menteri Pembardayaan Aparatur Negara (MenPAN) sebelumnya, Taufiq Effendi, pengangkatan honorer yang belum masuk database akan diupayakan pada 2010 atau setelah seluruh honorer yang masuk database selesai diangkat.

“Tapi sekarang kan MenPANnya sudah ganti, bagaimana kebijakannya hingga kini belum ada petunjuk,” katanya.

Pada kesempatan tersebut, sebanyak 529 CPNS yang berkumpul di Maghligai Pancasila mendapatkan SK pengangkatan untuk menjadi PNS di lingkungan Pemprov Kalsel.

Dari jumlah tersebut, 241 orang merupakan PNS yang berasal dari jalur umum dan 288 orang dari honorer.

Dengan diserahkannya SK terhadap 288 honorer tersebut, maka seluruh honorer yang masuk database di Kalsel sudah tuntas atau selesai.

“Seluruh honorer yang masuk database telah kita angkat semua,” kata Thamrin.

Thamrin menambahkan, penyerahan SK PNS Pemprov Kalsel tersebut selanjutnya juga akan diikuti oleh Kabupaten dan Kota yang mendapatkan formasi pengangkatan PNS baik melalui jalur umum maupun honorer.

“Penyerahan SK honorer angkatan terakhir ini merupakan yang pertama di Kalsel, selanjutnya akan diikuti oleh kabupaten dan kota,” katanya.

Menurut dia, dari jumlah honorer yang masuk database sebanyak 65 orang tidak bisa diangkat, dengan alasan, 45 orang mundur dari status honorer.

Selanjutnya, 13 orang tidak dapat memenuhi syarat antara lain tidak mampu menunjukkan ijazah asli maupun surat pengangkatan menjadi honorer dan tujuh orang meninggal dunia.

Khusus tenaga honorer Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan yang masuk dalam database BKN seluruhnya berjumlah 1.473 orang.

Evaluasi Program Sosial 100 Hari Pemerintahan SBY

KRITIK

Seratus hari pertama pemerintahan SBY-Boediono diwarnai dengan gonjang-ganjing politik dan hukum dibandingkan dengan gebrakan kinerja apalagi pada program pembangunan sosial

Persoalan seperti kasus dua unsur pimpinan KPK hingga perseteruan Cicak vs Buaya dan kasus Bank Century lebih lekat di benak masyarakat daripada apa yang diingat tentang kerja pemerintah. Pengamat politik Universitas Gadjah Mada, Ari Sudjito, memandang, salah satu hal yang menyebabkan berbagai persoalan meluas adalah tipikal reaksioner SBY terhadap “pancingan” lawan politiknya.

“Ada beberapa titik lemah yang saya lihat dalam 100 hari pertama ini. Salah satunya, adanya distrust yang muncul karena mudahnya SBY merespons berbagai hal. Dia gampang tergoda untuk menjadi reaksioner terhadap manuver lawan politiknya. Terkadang, yang ditanggapi adalah isu-isu yang tidak penting,” kata Ari kepada Kompas.com, Rabu (27/1/2010) malam.

Sementara itu menurut INFID sebagaimana dikutip okezone.com menyatakan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dinilai telah gagal menjamin kesejahteraan bagi rakyat di 100 hari pemerintahannya. Konsentrasi kebijakan SBY belum fokus pada sektor riil dan sosial yang menyentuh langsung kepentingan rakyat.

“Kebijakan Kabinet Indonesia Bersatu II akan tetap berorientasi pada peningkatan kinerja makro ekonomi berbasis finansial dan bukan pada sektor riil yang sosial yang mengentuh kepentingan masyarakat secara langsung,” demikian diungkapkan Internasional NGO Forum for Indonesian Development (INFID) dalam pernyataannya yang diterima okezone, Rabu (27/1/2010).

Ditambahkan, program-program sosial seperti kesehatan, air bersih, dan sanitasi, pendidikan dan pengentasan kemisikinan dijadikan sebagai program pinggiran. Dengan demikian program seperti Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM), Program Keluarga Harapan (PKH), dan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) akan terus dilanjutkan, namun dengan mengandalkan utang luar negeri. INFID juga menilai, ditetapkannya perdagangan bebas dengan China (AC-FTA) akan melibas produk-produk lokal dan membangkrutkan industri nasional. Kondisi ini tentu akan semakin memperparah kesejahteraan rakyat.

Menurut INFID, program 100 hari KIB II seharusnya bercermin pada realitas kebutuhan konkret masyarakat. Presiden SBY jugaseharusnya bercermin pada kenyataan bahwa Indonesia bertahan dari krisis karena sektor ekonomi rakyat. INFID juga menganggap program 100 hari KIB II tak lebih dari kesan “kejar setoran” dari KIB I. Sebut saja soal buruh migran, pembanguna nsarana air minum di kasawan masyarakat berpenghasilan rendah, penyelesaian akses telepon di 32 provinsi, internet bagi pendidikan, dan lainnya.

Program 100 hari ini mengabaikan kualitas hidup manusia. Dalam laporan UNDP 2009, Indonesia berada di peringkat 111, bahkan lebih buruk ketimbang Sri Lanka dan Palestina. Di saat yang bersamaan pemerintah telah membairkan melonjaknya harga bahan pokok, padahal hampir 50 persen penduduk berpenghasilan di bawah USD2. Belum lagi maraknya kasus kekerasan terhadap anak-anak serta penggusuran terhadp masyarakat miskin kota.

Secara umum, INFID mencatat ada empat kegagalan pemerintahan Presiden SBY-Boediono, yaitu pertama, gagal mewujudkan kedaulatan dalam bidang ekonomi yang berimbas pada kedaulatan politik. Kedua, gagal mengimplementasikan instrument-instrumen pokok HAM di Indonesia. Ketiga, gagal memberikan jaminan rasa aman dan perlindungan bagi masyarakat, terutama anak-anak dan perempuan. Terakhir, Gagal membangun fundamental ekonomi yang berorientasi pada kesejahteraan rakyat.

Sementara itu Migrant Care Menilai sebagaiman diungkap detik.com “100 Hari kinerja Kabinet Indonesia Bersatu jilid kedua ditutup dengan kematian 7 orang buruh migran Indonesia dalam waktu satu hari di berbagai negara (tanggal 27 Januari),” kata Direktur Eksekutif Migrant Care, Anis Hidayah, dalam rilis yang diterima detikcom, Kamis (28/1/2010).

Anis menjelaskan, kematian mereka menggenapi angka kematian buruh migran Indonesia sepanjang 100 hari kinerja KIB II (20 Oktober hingga 27 Januari 2010) yang mencapai 171 orang. Hal tersebut memberikan gambaran bahwa nasib buruh kian hari semakin memprihatinkan.”Fakta ini menjadi gambaran nyata bahwa sektor perlindungan buruh migran belum menjadi agenda prioritas dalam program kerja 100 hari KIB II,” terangnya.

Menurut Anis, buruh migran sepertinya tidak bisa berharap banyak dari pemerintahan SBY-Boediono. “Jajak pendapat Migrant Care di Malaysia, Singapura, dan Hongkong yang melibatkan 2.323 responden dari buruh migran menunjukkan bahwa 68 persen buruh migran tidak percaya pemerintahan SBY jilid II akan mampu memperbaiki nasib mereka,” tandasnya.

Hal berbeda diungkapkan Menko Kesra yang dinilai berhasil memulangkan 240 TKI bermasalah dari Kuwait dan Riyadh ke tanah air. Sementara menurut Kementerian Luar Negeri, sejak 25 Oktober 2009 hingga 12 Januari 2010, jumlah TKI bermasalah yang sudah dipulangkan dari sejumlah negara Timur Tengah sebanyak 1.423 orang. Jadi target program 100 hari untuk memulangkan sekitar 1.350 TKI bermasalah sudah tercapai, bahkan melebihi target. Karena hingga kini sudah hampir 3.000 orang berhasil kembali pulang dari luar negeri.

Bidang Kesra tidak hanya berhasil memulangkan TKI bermasalah sampai ke Jakarta, namun mengantarkan mereka sampai ke daerah asal masing-masing bekerjasama dengan BNP2TKI. Agung mengatakan, pemerintah berusaha mengatasi masalah itu dengan memperbaiki sistem perekrutan dan perlindungan TKI yang bekerja di luar negeri. “Sebab masalah utamanya muncul karena ada yang tidak beres di daerah asal seperti pemalsuan identitas dan yang lainnya,” katanya.
Sementara itu , SBY menyatakan bahwa jika ada yang mengatakan bahwa program 100 hari ini gagal, pada saatnya nanti pemerintah akan menjelaskan pencapaian dalam 100 hari itu. SBY mempersilakan rakyat mengecek karena dalam program 100 hari ada 15 prioritas dan 129 rencana aksi. “Sekarang kami sedang menjalankan aksi itu,” tegas SBY. “Kemarin di Cirebon infrastruktur jalan tol, sekarang energi. Apa yang kami lakukan merupakan bagian dari program 100 hari,” kata SBY.

Presiden menegaskan bukan hanya proyek infrastruktur jalan tol dan pembangkit listrik yang dipercepat penyelesaiannya dalam 100 Hari ini. Tapi juga prasarana lain yang tidak kalah penting bagi rakyat seperti penanggulangan banjir dan irigasi lain.

“Ada 3.337 bendungan, embung, dam dan situ di seluruh Indonesia sudah kita data, yang baik kita jaga dan yang rusak kita perbaiki,” imbuhnya.

Prasarana bidang kesehatan juga tidak luput dari program 100 Hari. Di antaranya revitalisasi Posyandu, Puskesmas serta perluasan cakupan Jamkesmas kepada narapidana, para penghuni panti sosial dan warga yang baru tertimpa musibah bencana alam.

Khusus untuk bencana alam, juga sudah dibentuk gugus tugas khusus yang siaga selama 24 jam. Gugus tugas yang berpangkalan di Jakarta dan Malang itu siap setiap saat diberangkatkan ke berbagai lokasi bencana alam di seluruh Indonesia.

Sementara di bidang hukum, dibentuk Satgas Pemberantasan Mafia Hukum yang bertugas membersihkan jajaran hukum dari mafia dan membentuk sistem lebih baik. Sementara untuk birokrasi, sejumlah langkah aksi telah dilaksanakan untuk mempercepat pelayanan administrasi bagi rakyat.

“Kalau masih ada birokrasi yang mempersulit dan berlama-lama, kirim SMS ke 9949. Biar kita selesaikan secara ‘adat’,” tegas SBY.

CAPAIAN MENKOKESRA

Mengenai program utama kementeriannya, Agung Laksono menetapkan 11 prioritas pembangunan nasional dalam kurun lima tahun ke depan.

“Di antaranya ialah upaya pembangunan kesejahteraan rakyat, penanggulangan kemiskinan, pendidikan, kesehatan, lingkungan hidup, pengelolaan bencana, serta kebudayaan, kreativitas, dan inovasi teknologi,” katanya.

Di bidang penanggulangan kemiskinan, katanya, pemerintah sepakat menurunkan angka kemiskinan dari 14,1% pada 2009 menjadi 8-10% tahun 2014. Program penanggulangan kemiskinan ini dilaksanakan melalui tiga kluster, masing-masing (1) Program bantuan terpadu berbasis keluarga, (2) Program pemberdayaan masyarakat, dan (3) Program pemberdayaan usaha mikro dan kecil.

BENCANA ALAM

Agung juga mengatakan, penanganan pasca bencana gempa Sumatera menjadi salah satu prioritas program kerja 100 hari Kementriannya. Ia mengakui, akibat musibah gempa Sumatera menimbulkan banyak masalah baru di antaranya semakin bertambahnya angka kemiskinan dan pengangguran.

Dikatakan, akibat gempa banyak para kepala keluarga yang meninggal, istri dan anak anak mereka menjadi terlantar begitu juga dengan banyaknya fasilitas perkantoran yang rusak berdampak pada bertambahnya angka pengangguran.

“Oleh karena itu pemerintah dalam waktu dua bulan segera akan melakukan rehabilitasi dan rekonstruksi terhadap daerah daerah di Sumatera Barat yang hancur akibat bencana gempa 7,9 skala richter tersebut,” katanya kepada Pos Kota, kemarin.

Sedangkan anggarannya, menurut Agung Laksono, diharapkan bisa diperoleh dari APBN, APBD dan bantuan-bantuan baik dari dalam maupun luar negeri.

SRC-PB

Berkaitan bencana alam yang sering melanda berbagai wilayah Indonesia, Menko Kesra atas instruksi Presiden SBY membentuk Satuan Reaksi Cepat Penanggulangan Bencana (SRC-PB) melalui Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) awal Desember 2009.

SRC-PB beranggotakan ribuan petugas berbagai instansi. Saat peresmiannya 7 Desember 2009 lalu dihadiri oleh 1.162 personil dari TNI, Polri, Badan SAR Nasional, PMI ,BNPB, Kemenkes, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, dan Kementerian Sosial. Sebanyak 75 personil di antaranya disiagakan di basis operasi sebagai anggota dari Tim Kaji Cepat dan diberangkatkan pada kesempatan pertama jika bencana terjadi.

Pembentukan tim SRC-PB dilatarbelakangi oleh arahan Presiden RI, Susilo Bambang Yudhoyono dalam Sidang Kabinet Indonesia Bersatu pada 5 November 2009 yang lalu, bahwa pemerintah RI harus segera membentuk stand by force atau Satuan Reaksi Cepat Penanggulangan Bencana (SRC-PB).

Terkait tugas tim SRC-PB, Menko Kesra Agung Laksono menjelaskan “SRC-PB bertugas mengkaji secara cepat dan tepat dampak bencana dan kebutuhan, rekomendasi penetapan status keadaan darurat bencana, pencarian, penyelamatan dan evakuasi, pemenuhan kebutuhan dasar, perlindungan terhadap kelompok rentan, serta pemulihan fungsi sarana dan prasarana vital.”

RASKIN

Agung Laksono juga sukses mengkoordinir Program Raskin 2009 dan 2010. Untuk Program Raskin 2010 ditujukan bagi delapan provinsi yakni Jawa Barat, DKI Jakarta, Banten, Lampung, Kalimantan Selatan, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah dan Kalimantan Timur.

“Perum Bulog bertugas melakukan penyaluran Raskin hingga titik distribusi, sasarannya keluarga sangat miskin, miskin dan hampir miskin berdasarkan data BPS,” katanya.

Pemerintah daerah melaksanakan pengelolaan dan pengawasan penyaluran, pengangkutan raskin dari titik distribusi. Penyaluran ke titik penerima manfaat dilakukan oleh Tim Koordinasi Raskin Provinsi dan Kabupaten/ Kota.

Program Raskin 2010, telah mendapat persetujuan DPR dengan alokasi 156 Kg/Rumah Tangga Sasaran (RTS) per tahun atau setara dengan 13 kilogram / bulan per RTS dengan alokasi penyaluran 12 bulan.

Menko Kesra mengusulkan adanya penambahan pagu Raskin melalui APBN Perubahan 2010 sehingga Raskin tetap 15 Kilogram per bulan per RTS selama 12 bulan seperti penyaluran 2009.

Sementara itu jumlah penerima manfaat Raskin 2010 mengalami penurunan dari 19 juta RTS pada 2009 menjadi 17.5 juta RTS pada periode penyaluran 2010. Dari 17,5 juta RTS sebanyak 9,8 juta atau 56 persen berada di enam provinsi di Pulau Jawa.

“Setiap bulan keenam wilayah itu akan mendapat penyaluran Raskin paling tidak 130 ribu ton. Raskin tak hanya membantu ketahanan pangan pada keluarga tapi juga berpengaruh positif terhadap stabilisasi harga beras di pasar,” kata Agung.

Ia menyebutkan, jumlah subsidi Raskin 2010 sebesar Rp11,4 triliun. Jumlah tersebut menurun dari subsidi Raskin 2009 sebesar Rp12,9 triliun. Meski demikian, subsidi Raskin 2010 ini kemungkinan naik menjadi Rp13,1 triliun bila APBNP mendapat persetujuan DPR.

AIDS

Dalam bidang penanggulangan HIV/AIDS, Menko Kesra Agung Laksono selaku Ketua Komisi Penanggulangan AIDS Nasional menaruh perhatian besar.

Ia mengatakan Indonesia merupakan salah satu negara dengan perkembangan epidemi AIDS paling cepat di Asia. Namun saat ini pendanaan penanggulangan AIDS masih mengandalkan bantuan pendanaan luar negeri.

Agung kemudian meminta penambahan anggaran untuk penanggulangan AIDS melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) kepada Wapres Boediono.

“Kami mohon dukungan Bapak Wakil Presiden, termasuk mendorong peningkatan alokasi dana APBN dan APBD. Ini untuk percepatan upaya penanggulangan AIDS yang lebih efektif dan berkelanjutan,” kata Agung 15 Desember 2009 lalu.

Penanggulangan AIDS, menurut Agung, juga terkait dengan upaya penanggulangan kemiskinan dan kelaparan, pencapaian pendidikan dasar untuk semua, serta adanya kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan. “Menekan epidemi HIV tidak terlepas dari tujuan Millenium Development Goals yang lain itu,” ucap politisi asal Partai Golkar ini.

Berdasarkan data Kementerian Kesehatan RI hingga akhir September 2009, secara akumulatif tercatat 46.702 orang yang hidup dengan HIV dan AIDS. Kelompok umur 20 – 29 tahun menduduki peringkat terbesar sebanyak 49,57 persen, sedangkan kelompok umur 30 – 39 persen sebanyak 29,84 persen, dan kelompok umur 40 – 49 tahun sebanyak 8,71 persen.

Sedangkan cara penularan kasus AIDS tercatat 49,7 persen melalui hubungan seks heteroseksual, 40,7 persen melalui penggunaan narkotika melalui jarum suntik, dan hubungan homoseksual 3,4 persen.

ADAM MALIK

Besarnya perhatian Agung Laksono terhadap penanggulangan penyakit mematikan ini ditunjukkan dengan membezuk balita penderita HIV, Adam Malik. Bahkan Menko Kesra menitikkan air mata melihat Adam Malik, 5, terbaring tak berdaya di Ruang Perawatan Anak lantai empat Rumah Sakit (RS) Koja, Jakarta Utara, Selasa (19/1) malam lalu.

“Sungguh kasihan. Ayah dan ibunya sudah meninggal karena keganasan penyakit AIDS. Kini Adam Malik sendiri yang baru berusia lima tahun harus bertarung melawan penyakit yang belum ada obatnya ini,” ucap mantan Ketua DPR yang datang bersama rombongan kantor Menko Kesra.

Kepada para medis di RS Koja termasuk dokter jaga, dr. Nila, Agung mengatakan bahwa seluruh biaya perawatan Adam Malik akan ditanggung pemerintah. “Tolong sampaikan kepada manajemen rumah sakit, berapapun lama dan besarnya biaya perawatan, pemerintah yang menanggung,” ujarnya.

Menteri juga berpesan kepada tim medis RS Koja agar merawat Adam Malik seoptimal mungkin. Ia meminta balita malang itu tidak dibeda-bedakan dengan pasien lain, apalagi kedua orangtuanya sudah tiada. Sayangnya, balita malang itu kini telah tiada. Karena Sabtu (23/1) pagi ia meninggal dunia.

Menyinggung penanggulangan HIV/AIDS, pemerintah mengalokasikan dana Rp10 triliun untuk lima tahun ke depan. “Dari jumlah tersebut hanya 30 persen yang benar-benar dianggarkan dari APBN. Sisanya 70 persen diperoleh dari bantuan luar negeri,” kata Agung Laksono.

Namun, katanya, secara bertahap nantinya diharapkan pendanaan untuk HIV/AIDS ini komposisinya akan terbalik, lebih banyak dianggarkan oleh pemerintah dan sedikit dari bantuan luar negeri.

“Untuk mencapai hal tersebut, perlu kesadaran dari masyarakat untuk membantu mencegah timbulnya HIV/AIDS dalam keluarga dan lingkungan terdekat. Juga perlu ditingkatkan penyuluhan kesehatan, dan lainnya,” katanya.

CAPAIAN MENSOS

Menteri Sosial Salim Segaf Al Jufri mengatakan, empat aspek program yang jadi penekanan penuntasannya dalam program kerja 100 hari Kementerian Sosial, berhasil dicapai dengan baik guna meningkatkan kesejahteraan rakyat. Dengan penanganan masalah secara holistik, penyelenggaraan kesejahteraan sosial diilakukan secara terarah, terpadu, dan berkelanjutan untuk memenuhi kebutuhan dasar setiap warga negara, yang meliputi rehabilitasi sosial, jaminan sosial, dan perlindungan social.

Hal itu diungkapkan Menteri Sosial Salim Segaf Al Jufri dalam ekspose pencapaian program 100 hari di kementerian sosial (http://www.pro3rri.com). Mensos menjelaskan, untuk memperkuat dasar pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) sebagai bentuk peningkatan aksesibilitas Rumah Tangga Sangat Miskin (RTSM) terhadap pelayanan sosial dasar, kesehatan, dan pendidikan, Kementerian Sosial sudah menyalurkan bantuan kepada 816.000 RTSM. Bantuan yang diberikan berkisar mulai dari Rp 600.000 per keluarga per bulan sampai Rp 2,2 juta per keluarga per bulan.

Lebih jauh Salim segaf Al Jufri mengatakan, Prioritas pemulangan pekerja migran bermasalah di Malaysia dan di Timur tengah, juga berhasil diselesaikan, yakni sebanyak 31.510 buruh migran dari Malaysia dan sekitar 400 orang buruh dari Timur Tengah. Pekerja migran bermasalah ini ditampung di Bambu Apus, Jakarta Timur Menurutnya, memberikan bantuan kepada Lanjut Usia Terlantar melalui Jaminan Sosial Lanjut Usia Terlantar kepada 10.000 orang dengan bantuan sebesar Rp 300.000/orang/bulan, juga sudah mencapai sasaran.

Kementerian Sosial juga memberikan bantuan sosial kepada 17.000 penyandang cacat berat sebesar Rp 300.000/orang/bulan. Selain itu, Program untuk pengentasan kemiskinan yang juga digalakkan Kementerian Sosial adalah telah disalurkannya Bantuan Langsung Pemberdayaan Sosial (PLPS) kepada 3.907 Kelompok Usaha Bersama (Kube) di 80 kabupaten/kota di 32 provinsi. Bantuan yang diberikan Rp 20 juta sampai Rp 30 juta per kelompok, yang masing-masing kelompok terdiri dari 10 keluarga. Demikian juga dengan Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni juga berjalan baik.

Pemerintah dan DPR Bentuk Panja untuk Tangani Tenaga Honorer

Rapat kerja gabungan Komisi II, VIII dan Komisi X DPR RI dengan Menpan dan Reformasi Birokrasi, Mendiknas, Menteri Agama, Menkes, Menkeu, Mendagri dan Kepala BKN yang berlangsung 25 Januari 2010 sepakat membentuk Panitia Kerja (Panja) untuk menangani persoalan tenaga honorer.

Dalam kesempatan itu, Menpan dan Reformasi Birokrasi, E.E. Mangindaan mengemukakan, ada 2 alternatif penyelesaian masalah tenaga honorer.

Pertama, mengingat jumlah tenaga honorer belum diketahui secara pasti, dan kemungkinan masih ada yang tertinggal, tercecer, terselip, serta untuk menghindari tahapan pendataan yang memerlukan waktu lama, biaya dan tenaga yang sangat besar, maka tenaga yang masih dibutuhkan oleh instansi pemerintah diberi kesempatan untuk tetap bekerja dengan status pegawai tidak tetap (pegawai pemerintah) sampai usia 56 tahun. Selain itu, penghasilan mereka ditingkatkan menjadi serendah-rendahnya upah minimum propinsi, dengan memberikan asuransi kesehatan dan tunjangan hari tua.

Apabila alternatif ini disetujui oleh anggota Dewan, kebijakan ini akan dirumuskan kembali untuk diakomodir dalam Peraturan Pemerintah tentang Pegawai Tidak Tetap/Pegawai Pemerintah. “Kebijakan yang telah diterapkan oleh Pemerintah Provinsi Sumatera Barat ini, selain dapat menjaga kualitas dan profesionalisme PNS, juga sejalan dengan gerakan reformasi birokrasi,” ujar Mangindaan.

Alternatif kedua, bagi tenaga honorer yang memenuhi syarat sesuai PP No. 48 tahun 2005 jo PP 43 tahun 2007 tetapi tidak masuk dalam data base BKN, akan diambil langkah untuk diadakan verifikasi dan validasi data tenaga honorer ke lapangan. Caranya dengan membandingkan data yang dilaporkan ke BKN dengan dokumen dan keberadaan tenaga honorer yang bersangkutan. “Hal ini juga untuk menghindari pemalsuan data,” tambahnya.

Adapun bagi yang tidak memenuhi syarat PP 48/2005 dan PP 43/2007, akan diakomodir oleh Peraturan Pemerintah yang baru, yang prosesnya dilakukan melalui seleksi secara tertulis, yang pesertanya khusus tenaga honorerer, terpisah dari pelamar umum.

Bagi yang lulus akan diangkat menjadi CPNS, sedangkan yang tidak lulus tetapi tenaganya masih dibutuhkan oleh instansi pemerintah, dapat bekerja hingga usia 56 tahun. “Mereka dibayar oleh instansi masing-masing minimal sama dengan UMP, dan diberikan asurasi kesehatan serta tunjangan hari tua,” tambah Mangindaan.

Lebih lanjut Menpan dan Reformasi Birokrasi EE Mangindaan mengungkapkan, sebetulnya pemerintah tengah menyusun rancangan Peraturan Pemerintah dalam hal seleksi tenaga honorer untuk diangkat menjadi CPNS, atas rekomendasi hasil rapat gabungan tanggal 3 Pebruari 2009, dan telah disampaikan ke Komisi II DPR RI tanggal 4 Mei 2009 untuk mendapatkan penyempurnaan. “Namun sampai saat ini belum dibahas,” tandasnya.

Dalam raker gabungan yang dipimpin oleh Ketua Komisi II DPR RI Burhanuddin Napitupulu itu disepakati, Panja Gabungan Komisi II, VII dan X DPR ini dengan komposisi masing-masing Komisi sebanyak 15 anggota, dengan masa tugas selama satu bulan.

Adapun tugas Panja antara lain (1) Mengakomodir CPNS yang teranulir; (2) Pengangkatan CPNS agar mengakomodasi hasil rapat gabungan tanggal 7 Juli 2008 dan 3 Pebruari 2009; (3) Terkait dengan kesejahteraan Guru perlu melibatkan Gubernur, Bupati/ Walikota; (4) Perlu mengakomodasi Guru Non APBN/ APBD, baik pada satuan pendidikan negeri dan swasta; (5) Memperhatikan pendekatan Status dan kesejahteraan. (HUMAS MENPAN-RB)

Portal Pencari Referensi Ilmiah Indonesia

Bagi teman-teman ingin mencari referensi ilmiah di Indonesia dapat mengklik http://www.jurnal.dikti.go.id/. Cukup dengan mengetik kata kunci yang diinginkan maka akan muncul referensi yang berkaitan dengan kata kunci tersebut mulai dari tesis, laporan penelitian, buku dan jurnal penelitian dan jika beruntung anda akan mendapat file elektroniknya secara full tapi jangan di copy paste (membajak) dan tulis sumber refrensinya yach.