Proses Analisis Kebijakan

Gambar

Patton dan Sawicki (1986) membagi proses analisis kebijakan dalam 6 tahapan yaitu:

  1.  Melihat, memahami, dan merinci masalah.

Menyusun atau merumuskan masalah kebijakan merupakan salah satu keterampilan yang harus dimiliki oleh seorang analis. Selama proses analisis, seorang analis harus mampu mendifinisi ulang masalah agar masalah itu dapat dipecahkan. Proses ini disebut “pemecahan masalah terbalik” (backward problem solving). Sebuah analisis yang baik harus memenuhi kriteria sebagai berikut:

  • Tersedianya data tentang isu atau masalah. Misal  :  “tentang jumlah anak dari ibu yang bekerja dan jumlah serta persebaran TPA”
  • Menetapkan kriteria yang akan digunakan untuk mengevaluasi alternatif kebijakan. Misal : menggunakan Analisis SWOPA (Sthrengtness, Weaknesses, Opportunities, Problems, Actions) atau Social Impact Assessment.
  • Menemukan berbagai pemikiran alternatif-alternatif yang mendukung, Misal : dengan membangun TPA di pusat-pusat perdagangan, industri, perumahan, dan perkantoran; atau menyediakan SDM pengasuh dengan mewajibkan perusahaan, pengelola pasar, dan developer membangun fasilitas TPA.\Mendefinisikan kembali masalah agar dapat dikurangi, dikendalikan, mungkin dipecahkan, dengan informasi dan sumber yang tersedia. Misal : banyaknya anak memerlukan pelayanan TPA bukan karena fasilitas TPA yang kurang, tetapi karena banyak ibu yang tidak bekerja tidak mau repot mengasuh anak di rumah. Oleh karena itu perlu dilakukan pengumpulan data dan informasi yang lengkap.

2.      Menyusun kriteria evaluasi.

Supaya alternatif-alternatif kebijakan dapat diperbadingkan, diukur, dan dipilih; maka kriteria evaluasi yang relevan harus disusun. Beberapa ukuran yang umum digunakan mencakup: biaya, keuntungan bersih, keefektivan, keefisiensian, administrasi yang mudah, legalitas dan dapat diterima secara politis. Dimensi politis dari masalah yang akan mempengaruhi suatu pemecahannya harus diidentifikasi, karena berbagai alternatif akan berbeda-beda dalam aseptabilitas politiknya. Kriteria evaluasi yang dapat digunakan untuk mengevaluasi alterantif kebijakan misalnya dengan melihat sisi efisiensi, efektivitas, cakupan dan keberlanjutannya.

3.      Mengidentifikasi kebijakan-kebijakan alternatif.

Pada proses ini analis harus memiliki suatu pemahaman tentang nilai-nilai, tujuan-tujuan, dan sasaran-sasaran tidak hanya dari pemberi pemerintah untuk menganalisis tetapi juga meliputi kelompok orang-orang lainnya. Kriteria yang sudah ditentukan sebelumnya dapat dipergunakan untuk menilai alternatif-alternatif, menolong analis menghasilkan alternatif kebijakan. Analis akan lebih baik memiliki daftar alternatif-alternatif yang memungkinkan.

Alternatif dapat diidentifikasi melalui banyak cara misalnya dengan penelitian dan eksperimen-eksperimen,  melakukan test atas ide-ide dengan meminta pemikiran orang lain melalui survey atau brainstorming.. Membaca literatur yang terkait seperti buku, jurnal hasil penelitian, juga dapat dilakukan Identifikasi alternatif kebijakan yang paling sederhana dilakukan melalui teknik-teknik brainstorming.

4.      Mengevaluasi kebijakan-kebijakan alternatif.

Sifat masalah dan tipe kriteria evaluasi akan memberi gambaran metode yang dapat digunakan untuk mengevaluasi kebijakan-kebijakan alternatif. Beberapa masalah membutuhkan analisis kuantitatif, dan lainnya membutuhkan analisis kualitatif, bahkan banyak yang memutuhkan keduanya. Informasi dapat diketemukan selama identifikasi dan evaluasi kebijakan yang mungkin menampakan aspek-aspek baru dari masalah yang memerlukan tambahan atau perbedaan kriteria evaluasi.

5.      Memperlihatkan dan menyeleksi kebijakan-kebijakan alternatif.

Hasil evaluasi dapat ditampilkan sebagai suatu daftar alternatif-alternatif, penjumlahan/ penghi-tungan kriteria, dan laporan tingkat/derajat kriteria yang dipenuhi oleh masing-masing alterantif. Menggunakan matrik yang memperbandingkan alternatif-alternatif merupakan cara yang sangat baik, yang memudahkan orang lain membaca dan memahami. Hal ini jika kriteria dapat dibuat dalam istilah kuantitatif, skema perbandingan nilai secara ringkas. Hasil evaluasi dapat juga ditampilkan sebagai skenario dengan agar metode kuantitatif, analisis kualitatif, dan pertimbangan-pertimbangan politis dapat diketahui.

6.      Memonitor hasil.

Setelah suatu kebijakan diimplementasikan, mungkin ada keraguan apakah masalah telah diatasi dengan tepat dan apakah kebijakan yang terpilih diimplementasikan sebagaimana mestinya. Ada kebutuhan untuk memperhatikan bahwa kebijakan-kebijakan dan program-program dipelihara dan dimonitor selama pelaksanaan. Hal ini dilakukan untuk: (1) menjamin bahwa kebijakan tidak berubah bentuk dengan tidak disengaja, (2) mengukur dampaknya, (3) menentukan apakah kebijakan memiliki dampak yang diharapkan, dan (4) memutuskan apakah kebijakan akan diteruskan, dimodifikasi atau dihentikan.

Kemiskinan dan Perlindungan Sosial di Indonesia (Menggagas Model Jaminan Sosial Universal Bidang Kesehatan)[1]

Oleh:

Habibullah, S.Sos, M.Kesos[2]

 

Pengantar

Pertama-tama, saya beri apresiasi terhadap penulis Bapak Edi Suharto, Ph.D atas sumbangan pemikiran beliau baik yang dituangkan melalui buku ataupun website:http://www.policy.hu/suharto. Buku-buku: Kebijakan Sosial sebagai kebijakan publik (Bandung: Alfabeta, 2008 edisi kedua), Analisis Kebijakan Publik: Panduan Praktis Mengkaji Masalah dan Kebijakan Sosial (Bandung, 2008 edisi keempat), Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat: Kajian Strategis Pembangunan Kesejahteraan Sosial dan Pekerjaan Sosial (Bandung: Refika Aditama, 2006 edisi kedua). Ketiga buku tersebut, semasa saya kuliah merupakan referensi utama dalam menulis tesis terutama yang terkait dengan kesejahteraan sosial sehingga ada teman ketika bimbingan penulisan tesis pada seorang dosen menyatakan bahwa disuruh nyari referensi lain selain Edi Suharto, Ph.D dan Prof. Isbandi Adi Rukminto, Ph.D. Hal tersebut disebabkan masih kurangnya referensi yang berkaitan dengan ilmu kesejahteraan sosial dan pembangunan sosial yang mampu memberikan referensi yang mudah dipahami. Dan tulisan-tulisan Bapak Edi Suharto, Ph.D merupakan satu diantara referensi yang mudah dipahami dan cukup “membumi” bagi ranah ilmu kesejahteraan sosial terutama yang berkaitan dengan kebijakan sosial.

Buku yang saya bedah ini, sangat bermanfaat bagi referensi untuk penelitian-penelitian yang akan dilakukan oleh Puslitbang Kesos kedepan seperti penelitian yang mengambil tema-tema kemiskinan, perlindungan dan jaminan sosial maupun sebagai referensi untuk penulisan policy papers (naskah kebijakan) karena buku ini dikembangkan dari dua policy papers yaitu Proyek Perlindungan Sosial Bagi Orang Dengan Kemampuan Khusus (ODKK) Menkokesra dan Naskah Kebijakan The Hatta Project kerjasama Perkumpulan Prakarsa dan The Asia Foundation.

Buku ini terdiri dari dua bagian. Bagian satu, yang terdiri dari 5 bab, membahas beberapa topik yang menyangkut dimensi kemiskinan, pendekatan berbasis hak, kebijakan publik, serta konsep dan beberapa contoh skema perlindungan sosial. Bagian ini merupakan fondasi untuk memahami mozaik dan isu-isu perlindungan sosial, khususnya jaminan sosial bidang kesehatan, yang diurai oleh 6 bab pada Bagian dua. Bagian Dua pada intinya mendiskusikan korelasi antara pembangunan dan jaminan kesehatan di Indonesia saat ini. Model-model jaminan kesehatan dibeberapa negara maju dan berkembang juga dibahas untuk dijadikan pelajaran dan basis dalam menggagas model pembiayaan jaminan kesehatan universal yang berkeadilan berkelanjutan. Bab terakhir dari buku ini mengajukan strategi dan rekomendasi model jaminan kesehatan alternatif yang progresif dan insklusif, seraya tetap memperhatikan faktor ekonomi dan sosio kultural Indonesia. Buku ini juga dilengkapi juga dengan Undang-Undang No. 40 tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional dan Undang-Undang No. 11 tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial.


[1] Disampaikan pada Bedah Buku Kemiskinan dan Perlindungan Sosial di Indonesia Menggagas Model Perlindungan Sosial Universal Bidang Kesehatan Karya Edi Suharto Penerbit Alfabeta tahun 2009 di Puslitbang Kesos pada tanggal 1 November 2011

[2] Peneliti Pertama Puslitbang Kesos Kementerian Sosial RI, Alumni Jurusan Pembangunan Sosial dan Kesejahteraan (Sosiatri) Fisipol UGM (S1) dan Program Magister Ilmu Kesejahteraan Sosial Fisip UI (S2)

Riwayat Jurusan Ilmu Sosiatri Universitas Gadjah Mada yang berubah menjadi Pembangunan Sosial dan Kesejahteraan

Tulisan Prof. Dr. Susetiawan, SU cukup memberikan argumentasi tentang kenapa jurusan ilmu sosiatri di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Gadjah Mada Yogyakarta berubah. Sebagai alumni dari jurusan tersebut saya kira tulisan Prof Dr. Susetiawan SU di Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (JSP) Universitas Gadjah Mada Volume 9 No 2 November 2005 sangat perlu untuk dipublikasikan lebih lanjut kepada komunitas pemerhati dan akademika yang konsen terhadap pembangunan dan kebijakan sosial karena fokus dari Jurusan ini adalah pembangunan sosial dan kesejahteraan sosial