Jaminan Sosial merupakan tanggung jawab Kita Semua

Jaminan sosial merupakan tanggung jawab pemerintah, masyarakat dan perusahaan. Jaminan sosial diberikan kepada seluruh warga negara baik yang bekerja maupun yang tidak bekerja namun demikian tetap mengacu pada pilar jaminan sosial yang ada yaitu:

1.Pilar pertama yang terbawah adalah pilar bantuan sosial (social assistance) bagi mereka yang miskin dan tidak mampu atau tidak memiliki penghasilan tetap yang memadai untuk memenuhi kebutuhan dasar hidup yang layak. Dalam praktiknya, bantuan sosial ini diwujudkan dengan bantuan iuran oleh Pemerintah agar mereka yang miskin dan tidak mampu dapat tetap menjadi peserta SJSN. Bantuan sosial diberikan kepada perorangan, keluarga, kelompok atau komunitas sebagai pengganti atas kehilangan fungsi-fungsi sosial ekonominya, baik secara permanen maupun untuk sementara waktu. Bantuan sosial permanen diberikan kepada lanjut usia terlantar dan penyandang cacat ganda sedangkan bantuan sementara diberikan kepada mereka yang ditimpa bencana alam dan bencana sosial.

2.Pilar kedua adalah pilar asuransi sosial yang merupakan suatu sistem asuransi yang wajib diikuti bagi semua penduduk yang mempunyai penghasilan (diatas garis kemiskinan) dengan membayar iuran yang proporsional terhadap penghasilannya/upahnya. Pendekatan ini merupakan upaya negara untuk mensejahterakan masyarakat dengan mengikutsertakan secara aktif tanggung jawab masyarakat dalam bentuk iuran. Asuransi Sosial diberikan kepada:
a). Mereka yang Bekerja Pada Sektor Formal dijamin dalam program Jamsostek bagi tenaga kerja swasta yang diatur dengan Undang-Undang (UU) No. 3 Tahun 1992 tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja ( JAMSOSTEK) dan UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, yang mencakup program jaminan pemeliharaan kesehatan, jaminan kecelakaan kerja, jaminan hari tua dan jaminan kematian. Kemudian, untuk Pegawai Negeri Sipil (PNS), telah dikembangkan program Dana Tabungan dan Asuransi Pegawai Negeri (TASPEN), yang secara khusus diatur dalam UU No. 11 Tahun 1969 tentang Pensiun Pegawai dan Pensiun Janda/Duda Pegawai dan UU No. 11 Tahun 1992 tentang Dana Pensiun. Kemudian, untuk program Asuransi Kesehatan (ASKES) secara khusus diatur dalam UU No. 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian sebagaimana yang telah diubah dengan UU No. 43 Tahun 1999, dan UU No. 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan. Sedangkan untuk prajurit Tentara Nasional Indonesia (TNI), anggota Kepolisian Republik Indonesia (POLRI) dan PNS Departemen Pertahanan/TNI/ POLRI beserta keluarganya telah dilaksanakan program Asuransi Sosial Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (ASABRI) yang secara khusus diatur dengan UU No. 34 Tahun 2004 tentang TNI.
b) Mereka yang Bekerja Pada Sektor Informal/Mandiri, untuk memberikan perlindungan bagi pekerja sektor informal/mandiri maka Departemen Sosial mengembangkan Asuransi Kesejahteraan Sosial(Askesos). Askesos didefinisikan sebagai suatu sistem asuransi sosial untuk memberikan perlindungan/pertanggungan bagi warga masyarakat terhadap resiko menurunnya tingkat kesejahteraan sosial akibat pencari nafkah utama meninggal, menderita sakit, mengalami kecelakaan, dan berada dalam kondisi tidak terpenuhinya kebutuhan dasar anggota keluarga (Dit. Jamkesos, 2007: 13).

3.Pilar ketiga adalah pilar tambahan atau suplemen bagi mereka yang menginginkan jaminan yang lebih besar dari jaminan kebutuhan standar hidup yang layak dan mereka yang mampu membeli jaminan tersebut (pilar jaminan swasta/privat yang berbasis sukarela/dagang). Pilar ini dapat diisi dengan membeli asuransi komersial (baik asuransi kesehatan, pensiun, atau asuransi jiwa), tabungan sendiri, atau program-program lain yang dapat dilakukan oleh perorangan atau kelompok seperti investasi saham, reksa dana, atau membeli properti sebagai tabungan bagi dirinya atau keluarganya.

Pada pilar pertama tanggung jawab jaminan sosial lebih mengutamakan tanggung jawab pemerintah, pilar kedua berupa asuransi sosial tanggung jawab relatif lebih berimbang untuk program Jamsostek tanggung jawab berupa premi dibebankan kepada pekerja dan perusahaan. Pada program Askes pegawai negeri, Taspen dan Asabri tanggung jawab dibebankan kepada negara sebagai pemberi kerja bagi PNS/TNI dan PNS/TNI itu sendiri. Sedangkan pada pilar ketiga tanggung jawab penuh perorangan atau kelompok.
Pilar satu dan pilar kedua ini merupakan fondasi Sistem Jaminan Sosial Nasional untuk memenuhi kebutuhan dasar hidup yang layak yang harus diikuti dan diterima oleh seluruh rakyat (pilar jaminan sosial publik). Kedua pilar ini juga terakomodasi dalam Undang-Undang No. 11 tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial yang menyatakan bahwa Jaminan Sosial adalah skema yang melembaga untuk menjamin seluruh rakyat agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya yang layak (pasal 1 ayat 11). Kemudian diatur lagi pada pasal 9 ayat 1,2 dan 3 Jaminan sosial dimaksudkan untuk:
a. menjamin fakir miskin, anak yatim piatu terlantar, lanjut usia terlantar, penyandang cacat fisik, cacat mental, cacat fisik dan mental, eks penderita penyakit kronis yang mengalami masalah ketidakmampuan sosial-ekonomi agar kebutuhan dasarnya terpenuhi.
b. menghargai pejuang, perintis kemerdekaan, dan keluarga pahlawan atas jasa-jasanya.
(2) Jaminan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diberikan dalam bentuk asuransi kesejahteraan sosial dan bantuan langsung berkelanjutan.
(3) Jaminan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diberikan dalam bentuk tunjangan berkelanjutan. Asuransi kesejahteraan sosial diselenggarakan untuk melindungi warga negara yang tidak mampu membayar premi agar mampu memelihara dan mempertahankan taraf kesejahteraan sosialnya (pasal 10 ayat 1). Asuransi kesejahteraan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam bentuk bantuan iuran oleh Pemerintah (pasal 10 ayat 1).
Namun pada kenyataannya berbagai program tersebut di atas baru mencakup sebagian kecil masyarakat saja. Dari 95 juta angkatan kerja, baru 24,6 juta jiwa yang memperoleh jaminan sosial atau baru 12% dari jumlah penduduk. Sementara di Thailand dan Malaysia masing-masing telah mencapai 50% dan 40% dari total penduduk. Di samping itu, pelaksanaan berbagai program jaminan sosial tersebut belum mampu memberikan perlindungan yang adil dan memadai kepada para peserta sesuai dengan manfaat program yang menjadi hak peserta.

Menyadari masih terbatasnya jangkauan jaminan sosial yang ada dan beberapa kekurangan dalam pengaturan dan penyelenggaraannya, serta betapa pentingnya peran jaminan sosial dalam pemberian perlindungan utamanya di saat berkurangnya pendapatan, maka Sistem Jaminan Sosial Nasional yang diharapkan mampu mensinkronisasikan penyelenggaraan berbagai bentuk jaminan sosial yang dilaksanakan oleh beberapa penyelenggara agar dapat menjangkau kepesertaan yang lebih luas serta memberikan manfaat yang lebih besar bagi setiap peserta.

Mekanisme penyelenggaraan Sistem Jaminan Sosial Nasional pada UU No. 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (UU SJSN) diantaranya meliputi perluasan kepesertaan, sinkronisasi penyelenggaraan jaminan sosial yang sudah ada dan harmonisasi program. Cakupan kepesertaan menurut UU SJSN menjadi diperluas, meliputi seluruh warga negara Indonesia, termasuk orang asing yang bekerja paling sedikit 6 (enam) bulan di Indonesia. Untuk golongan pekerja, pemberi kerja secara bertahap wajib untuk mendaftarkan dirinya dan pekerjanya sebagai peserta kepada Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) dan membayar iuran berdasarkan persentase dari upah atau suatu jumlah nominal tertentu Sedangkan untuk fakir miskin dan orang yang tidak mampu, Pemerintah mendaftarkan mereka sebagai penerima bantuan iuran dan membayarkan iuran program jaminan sosial mereka kepada BPJS. Dengan mekanisme kepesertaan seperti ini, semua warga negara dari segala lapisan dapat merasakan manfaat dari penyelenggaraan sistem jaminan sosial ini.
UU SJSN juga mengatur mengenai sinkronisasi penyelenggaraan jaminan sosial yang sudah ada, serta harmonisasi program-programnya. Penyelenggaraan Sistem Jaminan Sosial Nasional yang dilaksanakan meliputi jaminan kesehatan, jaminan kecelakaan kerja, jaminan pensiun, jaminan hari tua dan jaminan kematian. Program-program tersebut diselenggarakan oleh beberapa BPJS yang merupakan transformasi dari BPJS yang sekarang telah berjalan dan dimungkinkan membentuk badan penyelenggara baru sesuai dengan dinamika perkembangan jaminan sosial. Sinkronisasi penyelenggaraan Sistem Jaminan Sosial Nasional ini dilaksanakan oleh Dewan Jaminan Sosial Nasional yang berwenang melakukan monitoring dan evaluasi penyelenggaraan program jaminan sosial yang dilaksanakan berdasarkan prinsip-prinsip yang tercantum di dalam UU SJSN.
Apa sebenarnya pokok pikiran UU SJSN? Orang-orang yang mau berfikir jernih dan mempelajari dengan seksama akan menemukan bahwa UU SJSN sesungguhnya mengatur perbaikan dan perluasan sistem jaminan sosial di Indonesia. Undang-undang ini mengatur program jaminan kesehatan, kecelakaan kerja, jaminan hari tua termasuk pensiun, dan jaminan kematian yang labih adil dan merata bagi seluruh rakyat.

a)SJSN merupakan upaya membuat platform yang sama bagi pegawai negeri, pegawai swasta, dan pekerja di sektor informal (yang tidak menerima upah dari pihak lain, tetapi menghasilkan sendiri) dalam menghadapi risiko sosial ekonomi di masa depan. Undang-Undang SJSN mengatur agar setiap penduduk (nantinya, mungkin 10-20 tahun mendatang) memiliki jaminan hari tua/pensiun, termasuk dikala ia menderita disabilitas ataupun jaminan bagi ahli waris jika seorang pencari nafkah meninggal dunia. Saat ini, hanya pegawai negeri dan kurang dari satu juta pegawai swasta yang memiliki jaminan pensiun. Sementara tenaga kerja yang aktif bekerja akan mendapat jaminan kesehatan yang sama, tanpa memandang status kepegawaiannya apakan ia bekerja pada majikan swasta ataupun Pemerintah. Nantinya, tenaga kerja atau pensiunan tidak perlu bingung mencari uang untuk membayar biaya berobat karena sakit kanker, jantung, atau cuci darah, yang kini tidak dijamin oleh JAMSOSTEK. Penyediaan jaminan yang adil dan merata itulah yang akan dicapai oleh SJSN.

b)SJSN adalah mengubah status badan hukum Badan Penyelenggara yang ada sekarang, PT. TASPEN, PT. ASABRI, PT. ASKES dan PT. JAMSOSTEK, menjadi Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) yang tidak bertujuan mencari laba (not for profit) untuk kas negara. Bukan berarti BPJS akan merugi, tetapi seluruh nilai tambah (surplus—yang selama ini disebut laba) harus dikembalikan kepada peserta, bukan ke pemegang saham (dalam hal ini, pemerintah). Hakikatnya UU SJSN meluruskan kekeliruan pengelolaan jaminan sosial selama ini, yang menurut UU No. 2/1992 tentang Asuransi harus dikelola oleh BUMN. Mengapa tidak swasta? Pengalaman di seluruh dunia membuktikan bahwa swasta gagal menyelenggarakan jaminan kesehatan yang adil dan merata (equity) karena memang terjadi market failure yang diakibatkan oleh informasi asimetri dan adverse selection.
Meskipun sudah ada Undang-Undang Sistem Jaminan Sosial Nasional akan tetapi untuk mewujudkan kedua hal tersebut tidaklah mudah. Sampai saat ini peraturan pemerintah untuk melaksanakan Undang-Undang tersebut belum ada karena untuk mewujudkan hal tersebut negara dan perusahaan akan mengeluarkan biaya yang relatif besar. Sementara itu untuk kondisi saat ini saja masih banyak perusahaan yang belum mengikutsertakan karyawannya sebagai peserta Jamsostek. Selain itu pada kondisi saat ini ada kepentingan pemerintah untuk mempertahankan PT. TASPEN, PT. ASABRI, PT. ASKES dan PT. JAMSOSTEK sebagai sumber pendapatan negara untuk membiayai pengeluaran lain selain untuk memberikan jaminan sosial.