Kemiskinan dan Perlindungan Sosial di Indonesia (Menggagas Model Jaminan Sosial Universal Bidang Kesehatan)[1]

Oleh:

Habibullah, S.Sos, M.Kesos[2]

 

Pengantar

Pertama-tama, saya beri apresiasi terhadap penulis Bapak Edi Suharto, Ph.D atas sumbangan pemikiran beliau baik yang dituangkan melalui buku ataupun website:http://www.policy.hu/suharto. Buku-buku: Kebijakan Sosial sebagai kebijakan publik (Bandung: Alfabeta, 2008 edisi kedua), Analisis Kebijakan Publik: Panduan Praktis Mengkaji Masalah dan Kebijakan Sosial (Bandung, 2008 edisi keempat), Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat: Kajian Strategis Pembangunan Kesejahteraan Sosial dan Pekerjaan Sosial (Bandung: Refika Aditama, 2006 edisi kedua). Ketiga buku tersebut, semasa saya kuliah merupakan referensi utama dalam menulis tesis terutama yang terkait dengan kesejahteraan sosial sehingga ada teman ketika bimbingan penulisan tesis pada seorang dosen menyatakan bahwa disuruh nyari referensi lain selain Edi Suharto, Ph.D dan Prof. Isbandi Adi Rukminto, Ph.D. Hal tersebut disebabkan masih kurangnya referensi yang berkaitan dengan ilmu kesejahteraan sosial dan pembangunan sosial yang mampu memberikan referensi yang mudah dipahami. Dan tulisan-tulisan Bapak Edi Suharto, Ph.D merupakan satu diantara referensi yang mudah dipahami dan cukup “membumi” bagi ranah ilmu kesejahteraan sosial terutama yang berkaitan dengan kebijakan sosial.

Buku yang saya bedah ini, sangat bermanfaat bagi referensi untuk penelitian-penelitian yang akan dilakukan oleh Puslitbang Kesos kedepan seperti penelitian yang mengambil tema-tema kemiskinan, perlindungan dan jaminan sosial maupun sebagai referensi untuk penulisan policy papers (naskah kebijakan) karena buku ini dikembangkan dari dua policy papers yaitu Proyek Perlindungan Sosial Bagi Orang Dengan Kemampuan Khusus (ODKK) Menkokesra dan Naskah Kebijakan The Hatta Project kerjasama Perkumpulan Prakarsa dan The Asia Foundation.

Buku ini terdiri dari dua bagian. Bagian satu, yang terdiri dari 5 bab, membahas beberapa topik yang menyangkut dimensi kemiskinan, pendekatan berbasis hak, kebijakan publik, serta konsep dan beberapa contoh skema perlindungan sosial. Bagian ini merupakan fondasi untuk memahami mozaik dan isu-isu perlindungan sosial, khususnya jaminan sosial bidang kesehatan, yang diurai oleh 6 bab pada Bagian dua. Bagian Dua pada intinya mendiskusikan korelasi antara pembangunan dan jaminan kesehatan di Indonesia saat ini. Model-model jaminan kesehatan dibeberapa negara maju dan berkembang juga dibahas untuk dijadikan pelajaran dan basis dalam menggagas model pembiayaan jaminan kesehatan universal yang berkeadilan berkelanjutan. Bab terakhir dari buku ini mengajukan strategi dan rekomendasi model jaminan kesehatan alternatif yang progresif dan insklusif, seraya tetap memperhatikan faktor ekonomi dan sosio kultural Indonesia. Buku ini juga dilengkapi juga dengan Undang-Undang No. 40 tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional dan Undang-Undang No. 11 tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial.


[1] Disampaikan pada Bedah Buku Kemiskinan dan Perlindungan Sosial di Indonesia Menggagas Model Perlindungan Sosial Universal Bidang Kesehatan Karya Edi Suharto Penerbit Alfabeta tahun 2009 di Puslitbang Kesos pada tanggal 1 November 2011

[2] Peneliti Pertama Puslitbang Kesos Kementerian Sosial RI, Alumni Jurusan Pembangunan Sosial dan Kesejahteraan (Sosiatri) Fisipol UGM (S1) dan Program Magister Ilmu Kesejahteraan Sosial Fisip UI (S2)

SEBARAN MASYARAKAT MISKIN DAN PROGRAM BANTUAN LANGSUNG TUNAI (BLT) BAGI RUMAH TANGGA SASARAN DI KECAMATAN PANCORAN MAS KOTA DEPOK JAWA BARAT


Abstract

Bantuan Langsung Tunai (BLT: Unconditional cash transfer) One of the poverty reduction program with controversial. Controversial because this program provides assistance in the form of cash which raised the commen sense that these programs make people lazy and this Program is carried out not on target. This study aims to map the distribution of the poor based on the BLT recipients database and processed using GIS software ArchView version 3.3.  Besides,  this study also identified the BLT program benefits to households in targeted (rumah tangga sasaran) in Kecamatan Pancoran Mas Kota Depok.  This descriptive research with quantitative approach.

Results showed Kelurahan Pancoran Mas is a slum area with indicator is a urban village with the most program recipients BLT program and with very poor category have the most in this urban village. When viewed from the benefit program for households, BLT program benefits to meet basic needs for poorest but the poor and near-poor category of the BLT program is a right as a citizen to obtain compensation for fuel price hike. Therefore, the poverty reduction policy should refer to the categorization of poverty: poorest, poor and near poor. For the poorest category, the social assistance programs such as the BLT program is necessary but for the poor and near-poor category of the most appropriate program is a program of community empowerment.

Keywords: Social Policy, Poverty Mapping, Unconditional Cash Transfer

untuk download silahkan klik disini

Menko Kesra: BLT Dihentikan Sementara

KESRA—14 MARET: Bantuan langsung tunai (BLT) untuk masyarakat miskin akan dihentikan untuk sementara waktu. Namun, bantuan sosial lain, seperti jaminan kesehatan masyarakat, beasiswa miskin, dan beras untuk rakyat miskin, akan tetap dilakukan. “BLT hanya akan diberikan ketika harga bahan konsumsi masyarakat melonjak tinggi, seperti bahan bakar minyak,” kata Menteri Koordinator Kesejahteraan Rakyat Agung Laksono di Bandung, Jumat. Didampingi Sesmenko Kesra Indroyono Susilo, Agung mengatakan, saat ini harga minyak dunia masih dalam tahap wajar. Pemerintah masih bisa mengimbanginya sehingga tidak memberatkan masyarakat. Namun, apabila keadaannya berubah sewaktu-waktu, BLT bisa diberikan lagi. Menteri menjelaskan, alasan penghentian sementara program BLT sebesar Rp300 ribu/bulan mulai tahun 2010 ini adalah membaiknya kondisi perekonomian. “Jika tidak ada kondisi yang sangat buruk seperti kenaikan harga BBM, krisis keuangan, melonjaknya harga kebutuhan bahan dasar dan lain sebagainya, maka BLT tidak dianggarkan,” katanya. Kontraproduktif? Di Padang, Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang (UNP) Prof Dr Syamsul Amar MS, menyatakan langkah pemerintah menghentikan BLT pada 2010, merupakan kebijakan kontradiktif dalam perekonomian. “Ada dua kebijakan kontraproduktif pemerintah pada 2010. Pertama menghentikan BLT, dan kedua akan menaikkan tarif dasar listrik (TDL),” kata Syamsul, Sabtu, ketika ditanya berkaitan dengan pernyataan Menko Kesra di Banduing. Menurut dia, dua kebijakan pemerintah tersebut akan berimbas pada anjloknya demand (permintaan) masyarakat. BLT merupakan subsidi yang diberikan pemerintah kepada masyarakat tertentu, agar mampu memenuhi kebutuhan minimal. Penerimanya adalah masyarakat yang tingkat kesejahteraannya rendah. Jika BLT dihilangkan, kata Syamsul, tingkat kesejahteraan rakyat miskin akan terus menurun. demand mereka rendah. Akibatnya, program negara welfare state tidak terwujud. Ditanya soal pernyataan Menko Kesra Agung Laksono bahwa perekonomian negara membaik, Syamsul mempertanyakan, ekonomi masyarakat lapisan mana yang membaik. “Persoalan ekonomi kita adalah terkait disparitas (perbedaan) yang tinggi dalam pendapatan. Ekonomi membaik itu ada pada level menengah ke atas. Sementara di level bawah, dari waktu ke waktu tidak jauh berubah,” kata Syamsul. Meski begitu, dia menyatakan setuju BLT dihilangkan, namun harus dilakukan secara bertahap. (kroh)

Pemerintah Siapkan Insentif Khusus Sekolah Inklusi

Selasa, 2 Maret 2010 | 10:10 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com – Pemerintah akan memberikan insentif khusus bagi sekolah umum yang bersedia menerima dan mendidik anak berkebutuhan khusus (ABK). Peran sekolah umum diperlukan, karena kebutuhan anak dengan kebutuhan khusus tidak bisa dipenuhi hanya oleh sekolah luar biasa.Yang harus disadari adalah anak dengan kebutuhan khusus itu bukan hanya tanggung jawab orangtua, melainkan kita. Wakil Menteri Pendidikan Nasional Fasli Jalal mengemukakan, insentif khusus itu diharapkan bisa digunakan untuk pemberian pelatihan-pelatihan mengenai cara menangani anak dengan kebutuhan khusus kepada guru-guru.

“Yang harus disadari adalah anak dengan kebutuhan khusus itu bukan hanya tanggung jawab orangtua, melainkan kita,” kata Fasli, Senin (1/3/2010) di Jakarta.Menurut data Kementerian Pendidikan Nasional (Kemendiknas) dan Indonesia Centre for Autism Resource and Expertise (Indocare), sekitar 80 persen penderita gejala itu adalah anak laki-laki. Selain memberi insentif khusus, Kemendiknas kini juga tengah memperbaiki sistem pelatihan guru agar guru memiliki kemampuan untuk menangani anak berkebutuhan khusus. Salah satu caranya dengan memberi pengetahuan baru seputar anak berkebutuhan khusus, salah satunya mengenai autisme.

Bahkan, Fasli menilai, konsep pendidikan inklusi sudah seharusnya menjadi bagian penting dari sistem pelatihan guru. “Hanya, memang pelatihan-pelatihan untuk guru seperti ini membutuhkan biaya yang tidak sedikit,” kata Fasli. Pelatihan untuk guru ini tidak terbatas pada guru di sekolah luar biasa (SLB), tetapi juga guru sekolah umum yang memiliki tugas mengajar mata pelajaran lain untuk semua anak. Melalui cara ini, masyarakat pada umumnya diharapkan akan memahami dunia anak berkebutuhan khusus. Sekolah umum diharapkan bisa lebih siap dan terbuka menerima dan mendidik anak berkebutuhan khusus.

“Jumlah anak dengan kebutuhan khusus yang memasuki usia sekolah terus meningkat. Seharusnya mereka bisa menempuh pendidikan di sekolah umum, tetapi terhambat oleh keterbatasan sarana dan prasarana pendidikan sekolah umum,” kata Juny Gunawan, pimpinan di Yayasan INDO. (LUK)

Presiden: Perlu Penataan Sistem Peningkatan Keadilan Sosial

KESRA– 18 FEBRUARI: Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menilai perlu penataan kembali sistem, undang undang, kebijakan dan program aksi untuk meningkatkan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia.

“Saya amati bahwa kita perlu meningkatkan derajad dan kualitas keadilan sosial…Saya ingin betul-betul menjadi bagian dari sistem, jangan hanya program-program yang suatu saat bisa mengalami pasang surut,” kata Presiden di Pusat Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) Anak Bambu Apus, Jakarta Timur, Rabu.

Menurut Presiden, dengan penciptaan sistem itu maka program dan kebijakan akan bersifat lebih permanen, termasuk pembagian tugas dan tanggungjawab antara pemerintah pusat dan daerah.

“Sistem harus betul-betul mengatur apa yang mesti dilakukan oleh Bupati dan Walikota di seluruh Indonesia dengan back-up pemerintah pusat dan pemerintah provinsi,” katanya.

Kepala Negara menegaskan bahwa sudah menjadi tugas dari seluruh aparat negara untuk meningkatkan keadilan sosial bagi seluruh warga negara Indonesia, terutama masyarakat golongan lemah atau kaum marjinal.

“Paling tidak ada sejumlah subjek, golongan, yang harus masuk dalam kebijakan khusus, program khusus yang permanen untuk benar-benar keadilan ini kita tegakkan,” katanya.

Presiden mengatakan ada empat golongan yang harus diutamakan dalam mewujudkan keadilan sosial itu yaitu pertama, keluarga yang sangat miskin yang harus mendapatkan perlakuan khusus guna menuju pemberdayaan.

“Sekarang ada yang namanya PKH (Program Keluarga Harapan), saya minta dievaluasi kembali, yang penting keluarga yang tergolong sangat miskin harus mendapat perlakuan khusus,” ujarnya.

Kedua, para penyandang cacat berat. Ketiga, golongan lanjut usia (lansia), terutama lansia yang terlantar. Keempat, anak yang menghadapi maslah hukum, korban narkoba, dan anak-anak dari kalangan tidak mampu.

“Saya memberikan atensi terhadap anak karena mereka bisa kehilangan masa lalu, mereka bisa hidup belum baik di masa kini, tapi negara, kita semua, harus memberikan opportunity, peluang, masa depan yang lebih baik,” katanya.

Terkait dengan masalah pendanaan, Presiden meyakini peningkatan dana akan tersedia.

“Saya yakin kalau sumber-sumber penerimaan negara benar-benar bisa dikelola dengan baik, ekonomi makin tumbuh, penerimaaan negara makin meningkat, APBN dan APBD jumlahnya makin besar, maka porsi untuk meningkatkan pembiayaan seperti ini akan tersedia,” katanya.

Seusai memberikan pengarahan, Presiden mendatangi dan berdialog langsung dengan anak-anak penghuni PPKS Anak Bambu Apus dan para petugas sosial.

Presiden Yudhoyono mengunjungi antara lain ruang kelas SLB-E Handayani, ruang latihan band dan ruang latihan reog.

Di salah satu kelas tepatnya di ruang melukis kelas IX Panti Sosial Bina Remaja (PSBR), Presiden Yudhoyono menuliskan sebuah pesan untuk anak-anak. Bunyi pesan itu adalah “Anak-anakku yang ku cintai, teruslah kalian belajar dan memajukan diri agar kelak kalian memiliki kehidupan yang baik.”

PPKS Anak Bambu Apus yang berada di area seluas 10,5 hektare memiliki lima unit pelayanan yang yaitu Pusat Sosial Marsudi Putra (PSMP) Handayani untuk anak nakal yang berhadapan dengan hukum, PSBR Bambu Apus untuk anak remaja putus sekolah.

Juga Taman Balita Sejahtera, dan Rumah Perlindungan Sosial Anak (RPSA) untuk anak yang mengalami traumatik seperti perdagangan manusia dan kekerasan serta Social Development Centre for Children untuk anak jalanan.

Turut mendampingi Presiden dalam kunjungan itu antara lain Menko Kesra Agung Laksono, Mensos Salim Assegaf, Menag Suryadharma Ali, Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Linda Amalia Sari, Menpora Andi Malarangeng, dan Menkes Endang Rahayu Sedyaningsih. (ah)

Data Jamkesmas Simpang Siur

Selasa, 9 Februari 2010 | 08:54 WIB
Jakarta, Kompas – Program Jaminan Kesehatan Masyarakat masih bermasalah. Persoalan utama terkait dengan kepersertaan, yakni ketepatan sasaran penerima jaminan kesehatan itu.

Staf ahli Menteri Kesehatan Bidang Pembiayaan Kesehatan dan Pembinaan Masyarakat Kementerian Kesehatan, Abdul Chalik Masulili, mengatakan, peserta Program Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas) berjumlah 76,4 juta orang miskin. Namun, masih ada orang miskin belum terjamin. ”Sebaliknya, mereka yang tidak layak malah mendapatkan kartu jaminan,” ujar Chalik saat menerima warga miskin Aswanah dan Amsiah yang mengadu terkendala biaya pengobatan ke kantor Kementerian Kesehatan, Senin (8/2).

Kementerian Kesehatan menggunakan data dan kriteria miskin dari Biro Pusat Statistik (BPS). Pemerintah kabupaten dan kota lalu menetapkan peserta Jamkesmas. Hanya saja, penetapan masih kurang akurat.

BPS mendata, terdapat 60,13 juta orang miskin lengkap dengan nama dan alamat pada awal tahun 2009. Ketika data itu disinkronkan dengan data penerima Jamkesmas selama ini, hanya 30-70 persen yang sama.

Terbuka kemungkinan ada yang mengikutsertakan mereka yang tidak layak untuk mendapatkan Jamkesmas. Untuk membatasi ketidaktepatan sasaran, data akan disamakan, diperbarui, dan divalidasi ke lapangan. ”Tahun 2011, akan keluar kartu Jamkesmas baru,” ujar Chalik.

Masih kesulitan

Jamkesmas juga kurang sosialisasi sehingga masih ada pemegang kartu tidak dilayani semestinya, seperti yang dialami Aswanah, warga Tangerang. Dia didampingi peneliti dari Indonesia Corruption Watch mengadu ke Kementerian Kesehatan.

Aswanah, yang harus operasi mata, masih diminta menanggung biaya Rp 10 juta oleh RSUD Tangerang. Seorang warga lain, Amsiah, juga harus menunda pengobatannya karena kekurangan biaya. Lantaran tidak punya kartu Jamkesmas, dia menempuh birokrasi berbelit agar mendapat keringanan biaya. Itu pun belum berhasil.

Chalik menegaskan, pemegang kartu Jamkesmas tidak dipungut biaya sepeser pun. Dia mengakui, masih perlu sosialisasi intensif kepada penyelenggara rumah sakit dan tenaga kesehatan. Selain itu, tengah diupayakan juga agar semua warga mempunyai jaminan kesehatan.

Hanya separuh

Secara terpisah, dalam ”Universal Coverage 2014 di Indonesia, Mungkinkah?” yang diselenggarakan Program Pascasarjana Ilmu Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia (UI), Sabtu (6/2), terungkap, hanya separuh masyarakat Indonesia yang mempunyai jaminan kesehatan dengan beragam jenisnya. Padahal, jaminan kesehatan sangat dibutuhkan sejak individu dilahirkan dan kesehatan merupakan hak warga negara.

Salah satu pembicara, mahasiswa Program Doktor Ilmu Kesehatan Masyarakat UI, Hermawan Saputra, mengatakan, setidaknya baru sekitar 50,8 persen warga negara yang mempunyai jaminan kesehatan. Mereka yang telah tercakup itu mempunyai jaminan dalam bentuk asuransi kesehatan sosial untuk pegawai negeri (14,9 juta orang), asuransi kesehatan komersial (2,2 juta), Jamsostek (3,9 juta orang), ASABRI (2,0 juta), asuransi lain (6,6 juta), Jaminan Kesehatan Masyarakat (76,4 juta), dan Jamkes Daerah (10,8 juta). Total yang tercakup 116,8 juta orang dari jumlah penduduk sekitar 230 juta jiwa pada 2009. (INE)